Dpr Upayakan Dana Desa Naik Setiap Tahun
Pernyataan itu diucapkan Fahri menyusul naiknya anggaran dana desa pada 2016 menjadi Rp660juta per desa setiap tahunnya dari semula Rp250 juta, sejalan dengan naiknya APBN 2016 menjadi Rp 2.095 triliun dari Rp2.039 triliun.
"Kami akan upayakan dananya meningkat pada tahun-tahun mendatang. Desa yang selama ini hanya menjadi objek pembangunan, maka dengan sistem pendanaan ini, pembangunan bisa dimulai dari desa. Dari dan oleh masyarakat sendiri semoga terjadi percepatan pembangunan," kata Fahri Hamzah, di hadapan ratusan warga Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat.
Politisi PKS ini menyampaikan idealnya tiap desa di Indonesia mendapat dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun semoga pembangunan yang direncanakan bisa cepat terselesaikan.
"Kami di dewan perwakilan rakyat mendesak semoga tahun ini paling tidak Rp 1 miliar cair," papar Fahri. "Itulah sebabnya kami menolak memperlihatkan investasi BUMN sebesar Rp 39 triliun jikalau dana desa belum dipenuhi sebagaimana mestinya."
Fahri menyampaikan jikalau pemerintah sudah mempunyai kemampuan APBN yang besar lengan berkuasa maka jumlah dana desa bisa saja mencapai Rp 2 miliar per tahun.
"Bila perlu, jikalau ada pemimpin negara yang hebat cari pemasukan untuk negara, jangankan Rp 1 miliar per desa, Rp 2 miliar per desa dengan total Rp 140 triliun per tahun pun bisa jikalau APBN Indonesia terus membesar," katanya.
Namun Fahri juga mengkritik jumlah dana desa Rp 660 juta yang ternyata masih di bawah dari yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dikala kampanye sebesar Rp1,4 miliar per desa.
"Namun itu masih kurang 50 persen dari akad presiden pada kampanye sebesar Rp1,4miliar per desa," cetusnya.
Lebih lanjut Fahri meminta tiap desa yang mendapat dana semoga produktif membangun sesuai dengan kompetensi wilayah serta untuk meningkatkan produktifitas masyarakat menyerupai membangun listrik desa maupun saluran jalan.
Politisi PKS ini menyampaikan idealnya tiap desa di Indonesia mendapat dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun semoga pembangunan yang direncanakan bisa cepat terselesaikan.
"Kami di dewan perwakilan rakyat mendesak semoga tahun ini paling tidak Rp 1 miliar cair," papar Fahri. "Itulah sebabnya kami menolak memperlihatkan investasi BUMN sebesar Rp 39 triliun jikalau dana desa belum dipenuhi sebagaimana mestinya."
Fahri menyampaikan jikalau pemerintah sudah mempunyai kemampuan APBN yang besar lengan berkuasa maka jumlah dana desa bisa saja mencapai Rp 2 miliar per tahun.
"Bila perlu, jikalau ada pemimpin negara yang hebat cari pemasukan untuk negara, jangankan Rp 1 miliar per desa, Rp 2 miliar per desa dengan total Rp 140 triliun per tahun pun bisa jikalau APBN Indonesia terus membesar," katanya.
Namun Fahri juga mengkritik jumlah dana desa Rp 660 juta yang ternyata masih di bawah dari yang dijanjikan Presiden Joko Widodo dikala kampanye sebesar Rp1,4 miliar per desa.
"Namun itu masih kurang 50 persen dari akad presiden pada kampanye sebesar Rp1,4miliar per desa," cetusnya.
Lebih lanjut Fahri meminta tiap desa yang mendapat dana semoga produktif membangun sesuai dengan kompetensi wilayah serta untuk meningkatkan produktifitas masyarakat menyerupai membangun listrik desa maupun saluran jalan.
Sumber: ANT