Pembangunan Desa Jangan Abaikan Infrastruktur Sosial
Ayo Bangun Desa -Penggunaan Dana Desa diminta memperhatikan pembangunan infrastruktur sosial. Minimnya infrastruktur sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan transmigrasi, namun juga di tempat yang pembangunan infrastrukturnya sudah relatif maju.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta semoga penggunaan desa tidak mengabaikan pembangunan infrastruktur sosial "Membangun infrastruktur desa itu penting, tapi infrastruktur sosial juga sangat penting," kata Tjahjo ketika hadir dalam peluncuran buku Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berjudul "Menuju Desa Mandiri" dan "Jelajah Desa Nusantara", di Jakarta, Kemarin.
Mendagri menyebutkan, infrastruktur sosial yang mendesak untuk dibangun di desa antara lain infrastruktur air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan sebagainya. Ia mengungkapkan, minimnya infrastruktur sosial tidak hanya terjadi di daerah-daerah perbatasan, tertinggal dan transmigrasi, namun juga di tempat yang pembangunan infrastrukturnya sudah relatif maju.
"Di sejumlah desa di Jawa masih terjadi, bahkan di sejumlah kelurahan di pinggir bandara Soekarno Hatta kasus infrastruktur sosial juga masih nampak," jelasnya.
Mendagri mengatakan, dalam membangun desa Kemendagri bersama Kementerian Desa PDTT mempunyai garis kiprah yang jelas. Dimana kementeriannya akan fokus dalam melaksanakan efisiensi tata kelola pembangunan desa, dan tidak ikut campur dalam kasus penggunaan dana desa. "Mendagri fokus tata kelola desa bagaimana semoga efisien," jelasnya.
Saat ini Kemendagri tengah fokus memberi bimbingan semoga perangkat desa memahami administrasi desa efektif dan efisien, semoga abdnegara desa sanggup mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang jumlahnya begitu besar. "Sekarang sudah 83 persen abdnegara desa mendapatkan bimbingan, masih akan terus berjalan," sebutnya.
Tjahjo berharap, seluruh pemangku kepentingan semoga mendorong terwujudnya pembangunan desa yang seutuhnya. "Sebab yang terjadi selama ini kita itu membangun di desa, bukan membangun desa. Sama ibarat Papua, dan desa-desa di tempat lainnya, 90 persen yang membangun bukan warganya, tapi pihak luar daerahnya," tegas Tjahjo.
Ia juga berharap semoga pembangunan desa memperhatikan kearifan lokal. "Membangun desa itu dilarang mencabut akar kearifan lokal tempat itu," tandasnya.
Optimalkan Peran BUMDes
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyatakan komitmennya semoga dana desa sanggup menjadi stimulus pembangunan desa, baik lewat pembangunan infrasturktur fisik maupun sosial.
Ia menyebutkan, ketika ini ada sekitar 20.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun hanya sekitar 4.000 BUMDes yang masuk kategori mandiri.
"Baru sekitar 4.000 BUMDes yang manfaatnya sudah di atas 100 juta rupiah. Selebihnya gres sekadar papan nama, gres merintis, untuk itu perlu dilakukan pembinaan," sebutnya.
Dengan kemandirian BUMDes tersebut, Eko meyakini akan berkontribusi siginifikan dalam pembangunan desa secara komprehensif, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "Maka BUMDes ini perlu didorong semoga lebih maju," tutup Eko.[dbs)