Pemerintah Gres Harus Prioritaskan Kualitas Ekonomi

GampongRT, Jakarta - Pemerintahan gres mendatang diperlukan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun justru terjadi ketimpangan, akan tetapi pertumbuhan yang berkualitas dan adil.

Demikian pandangan Direktur Ekseskutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, di Jakarta, pekan lalu. Menurutnya, tekanan yang akan dihadapi Indonesia pada tahun depan memang cukup besar akhir dari rencana kenaikan suku bunga bank sentral AS dan tekanan ekonomi Asia yang akan mensugesti pertumbuhan ekonomi.


Menurut Hendri faktor eksternal akan mensugesti pertumbuhan ekonomi Indonesia ditambah lagi struktur ekonomi makro yang sangat rentan. Sehingga pilihan-pilihan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah tidak banyak dan semakin terbatas.


“Jadi pemerintahan yang akan tiba harus menomorsatukan kualitas pertumbuhan ekonomi. Karena memang pilihan kebijakannya tidak banyak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kaprikornus contohnya sama-sama 5,5% atau 5,6%, tetapi kemudian yang tidak menikmati pertumbuhan itu jauh lebih besar, itu tidak baik,” kata Hendri.


Oleh alasannya yaitu itu, Hendri menjelaskan, inilah yang harus ditunjukkan pemerintah gres bagaimana mendorong sektor pertanian dan sektor manufaktur, sehingga disitulah kemudian walaupun pertumbuhan ekonomi itu di bawah 5,6% akan tetapi keadilannya merata. Tetapi tidak menyerupai kini ini, kata dia, kelompok yang bawah menikmati pertumbuhan ekonomi di bawah 2%, tapi yang kelompok di atas itu menikmati pertumbuhan di atas 6%.


Dengan demikian, yang terjadi yaitu kesenjangan yang lebar. Sehingga ke depannya sangat perlu memastikan ada rancangan pembangunan yang akan mengikutsertakan kelompok bawah tadi di dalam pertumbuhan ekonomii.


“Jadi kita sudah yakin bahwa yang kita pegang itu, rezim yang berikutnya, beliau benar-benar dapat melaksanakan aspirasi masyarakat. Bahwa kita tidak hanya mengejar angka pertumbuhan. Yang akan tiba itu dihentikan rezim pertumbuhan ekonomi, tetapi rezim ekonomi yang lebih adil. Nah, jadi itu yang harus diterapkan,” tuturnya.


Dalam RAPBN 2015 pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% atau lebih tinggi dibanding sasaran APBN-P 2014 yang dipatok sebesar 5,5%. Padahal realisasi pertumbuhan ekonomi semester I-2014 saja hanya sebesar 5,17%. Dan secara kuartal, pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini hanya 5,12% atau semakin melambat dari kuartal pertama kemudian yang sebesar 5,22%. (Ant)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel