Dana Desa Rentan Disalahgunakan Penguasa Daerah
Menurut Nelson, dana desa merupakan sebuah hal baru. Pemerintah melalui dana desa ingin melaksanakan percepatan pembangunan di tingkat desa dengan memperlihatkan sejumlah dana ke desa yang kemudian akan dipakai oleh desa-desa tersebut dalam bentuk acara atau program.
"Nah, kegiatan-kegaitan dana desa berpotensi disalahgunakan oleh para pencari kekuasaan ini," ujar Nelson di Kantor Bawaslu, Rabu (23/9/2015).
Nelson menambahkan, kalau ada kepala desa yang menyalahgunakan dana tentunya harus ditindaklanjuti secara bijak, termasuk menempuh jalur aturan kalau perlu. Ia juga mengusulkan semoga kepolisian memakai Pasal 149 KUHP. Namun jalan tersebut ialah upaya terakhir dan jangan dijadikan alasan untuk berusaha menggiring banyak orang ke penjara.
Baca: Kepala Daerah Harus Percepat Penyaluran Dana Desa
"Padahal inginnya pemilu ini jadi pesta yang menggembirakan tapi jadi malapetaka. Pemilu jangan jadi alat untuk memilukan (membuat pilu) orang," kata Nelson.
Anggota Bawaslu lainnya Daniel Zuchron juga berharap, pasangan-pasangan calon tidak “menggoda” kepala desa untuk terlibat dalam politisasi program-program daerah. Bawaslu sebagai pengawas pemilu, berdasarkan Daniel, akan terus mengawasi lewat pengawas pemilu di tingkat desa dan kelurahan semoga tak terjadi politisasi program-program.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh sejumlah kementerian menyerupai Kementrian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang ketiganya juga mempunyai sistem monitoring masing-masing untuk memastikan dana desa berjalan optimal.
"Kita berharap kebesaran hati dari para kepala desa itu memastikan ia betul-betul menjaga diri dan fokus pada pelayanan-pelayanan pemerintahan. Tidak masuk ke ranah politik pemilihan," ujar Daniel. (tribunnews.com)