Menteri Marwan: Ada Yang Menyandera Dana Desa Untuk Kepentingan Pilkada
GampongRT - Desa-desa di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan dana desa, padahal penyaluran dari Pemerintah Pusat ke Kabupatan/Kota sudah 100 persen. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengingatkan kepala kawasan untuk segera mendistribusikan dana desa tersebut.
"Kalau dana dari sentra sudah 100 persen hingga ke kabupaten kota. Sekarang dari kabupaten kota ke desa-desa, problemnya ada di kabupaten kota," ujar Marwan sesaat sebelum bertemu Prersiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Marwan mengatakan, aneka macam hambatan ditemukan terkait lambatnya pendistribusian dana itu ke desa-desa. Salah satunya ibarat dilema administrasi. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa)
"Ada yang tim verifikasinya terlalu berbelit-belit, seingga tidak sanggup segera disalurkan," katanya.
"Kalau dana dari sentra sudah 100 persen hingga ke kabupaten kota. Sekarang dari kabupaten kota ke desa-desa, problemnya ada di kabupaten kota," ujar Marwan sesaat sebelum bertemu Prersiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).
Marwan mengatakan, aneka macam hambatan ditemukan terkait lambatnya pendistribusian dana itu ke desa-desa. Salah satunya ibarat dilema administrasi. (Baca: Pemerintah Telah Terlambat Merekrut Pendamping Desa)
"Ada yang tim verifikasinya terlalu berbelit-belit, seingga tidak sanggup segera disalurkan," katanya.
Termasuk adanya dugaan kesengajaan penyaluran dana desa untuk kepentingan Pilkada. Marwan menyampaikan kalau terbukti pihaknya akan menindak tegas.
"Dana desa itu jangan dimain-mainkan untuk pilkada, sebab itu untuk kesejahteraan desa. Ada yang sengaja menyandera dana itu untuk pilkada. Itu ditemukan merata di kawasan yang mau pilkada," kata Marwan.
"Jika terbukti, nanti kita sanksi, sanggup kita delay untuk anggaran desa berikutnya, kalau mereka tidak serius untuk mencairkan," tambah Marwan.
"Dana desa itu jangan dimain-mainkan untuk pilkada, sebab itu untuk kesejahteraan desa. Ada yang sengaja menyandera dana itu untuk pilkada. Itu ditemukan merata di kawasan yang mau pilkada," kata Marwan.
"Jika terbukti, nanti kita sanksi, sanggup kita delay untuk anggaran desa berikutnya, kalau mereka tidak serius untuk mencairkan," tambah Marwan.
Sumber: detik.com