922 Tenaga Pendamping Desa Se Papua Ikut Pelatihan
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Hery Dosinaen menyampaikan training yang dilakukan dalam rangka pengendalian aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD).
“Kita semua anak negeri siap untuk melakukan kiprah dan tangung jawab yang diembankan. Khusus untuk tenaga pendamping, saya harap sanggup bekerja masksimal dalam menjalankan kiprah mengawal serta mengelola dana desa,” kata Hery.
Menurut Hery, penyegaran yang diikuti pendamping desa merupakan satu sistem untuk mendukung aktivitas pemerintah, yakni siap untuk mendampingi aparatur di daerah.
“Beberapa tahun terakhir tenaga pendamping meendapat tantangan yang luar biasa di lapangan, tetapi kami selalu optimis para pendamping ini sanggup bekerja dengan baik,” ucapnya.
Menanggapi itu, Hery berharap BPMK provinsi maupun kabupaten dan kota sanggup saling koordinasi, sehingga aktivitas di lapangan sanggup berjalan dengan baik.
“Gubernur pada prinsipnya siap utnuk mengintervensi pemerintah tempat untuk bagaimana melihat penyelenggaraan pemerintahan sampai ke tingkat kampung,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus Mote mengaku, sebelum training penyegaran digelar pihaknya memberhentikan 12 orang tenaga pendamping alasannya ialah tidak bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Selain itu lanjutnya, sebanyak 38 orang dari Kabupaten Asmat tidak hadir alasannya ialah masih melakukan tugas.
“Untuk teman-teman dari Timika, alasannya ialah duduk perkara cuaca belum sanggup bergabung, sehingga pada kegiatan ini hanya 922 orang yang hadir,” kata Mote.
“Kita semua anak negeri siap untuk melakukan kiprah dan tangung jawab yang diembankan. Khusus untuk tenaga pendamping, saya harap sanggup bekerja masksimal dalam menjalankan kiprah mengawal serta mengelola dana desa,” kata Hery.
Menurut Hery, penyegaran yang diikuti pendamping desa merupakan satu sistem untuk mendukung aktivitas pemerintah, yakni siap untuk mendampingi aparatur di daerah.
“Beberapa tahun terakhir tenaga pendamping meendapat tantangan yang luar biasa di lapangan, tetapi kami selalu optimis para pendamping ini sanggup bekerja dengan baik,” ucapnya.
Menanggapi itu, Hery berharap BPMK provinsi maupun kabupaten dan kota sanggup saling koordinasi, sehingga aktivitas di lapangan sanggup berjalan dengan baik.
“Gubernur pada prinsipnya siap utnuk mengintervensi pemerintah tempat untuk bagaimana melihat penyelenggaraan pemerintahan sampai ke tingkat kampung,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus Mote mengaku, sebelum training penyegaran digelar pihaknya memberhentikan 12 orang tenaga pendamping alasannya ialah tidak bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Selain itu lanjutnya, sebanyak 38 orang dari Kabupaten Asmat tidak hadir alasannya ialah masih melakukan tugas.
“Untuk teman-teman dari Timika, alasannya ialah duduk perkara cuaca belum sanggup bergabung, sehingga pada kegiatan ini hanya 922 orang yang hadir,” kata Mote.