Kpk Ingatkan Kades Tak Selewengkan Dana Desa
"Kepala desa harus benar-benar bisa mempertanggugjawabkannya dan jangan hingga dipakai tidak sesuai peruntukannya," ujar (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi disela diskusi antikorupsi bertema "Mengawal Dana Hingga Ke Desa" di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat.
Ia mengaku menerima isu bahwa banyak kepala desa yang ternyata salah dalam memakai Dana Desa, menyerupai anggaran untuk perbaikan jalan, namun dipakai membangun balai desa.
Tidak itu saja, mantan juru bicara KPK tersebut juga mewanti-wanti supaya penyaluran Dana Desa dilakukan sesuai mekanisme dan pencairannya mengena ke semua sektor yang sesuai peruntukannya.
Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan pemerintah sentra telah menganggarkan dana sebesar Rp20,7 triliun utuk kebutuhan dasar peningkatan perekonomian desa.
Penggunaannya pun, lanjut dia, merupakan swadaya masyarakat setempat yang tidak melibatkan pihak lain, menyerupai kontraktor sebagai pelaksana pembangunannya.
"Batu dan pasir beli di warga, lalu pekerjanya harus masyarakat setempat, dengan impian bisa meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran," katanya.
Sebagai bentuk pengawasan sekaligus pengawalan penggunaan anggaran, sebanyak 12 ribu tenaga pendamping yang merupakan eks tenaga PNPM diberdayakan semenjak Juli 2015.
"Berikutnya tenaga pendamping akan ditambah dengan merekrut sekitar 21 ribu orang. Sampai kini sudah ratusan ribu yang mendaftar dan niscaya kami seleksi," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf berharap adanya dana desa ini benar-benar bisa dimanfaatkan dan menunjang perekonomian masyarakat setempat yang penggunaannya dilakukan secara tepat.
Pemprov Jatim, katanya, telah menggandeng ikatan akuntan Indonesia untuk melatih pembukuan penggunaan dana desa supaya bermanfaat bagi warga dan tidak salah dalam menggunakannya.
Sumber: antaranews.com