Penyaluran Dana Desa Terhambat Dinamika Politik

Ayo Bangun Desa - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) mengaku sulit mengendalikan komunikasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait proyek investasi di daerah. Akibatnya proses pencairan anggaran dana desa dengan total sekitar Rp 20 triliun belum sanggup simpulan dalam waktu tujuh hari.

"Banyak duduk perkara yang menjadikan transfer dana ke desa belum simpulan dalam 7 hari, menyerupai ada banyak duduk perkara teknis politis," ujar Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani Yustika di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (1/10).

Menurut dia, sulitnya komunikasi tersebut menciptakan investasi infrastruktur terhambat menyerupai pembebasan lahan daerah. "Tetapi kami terus berkoordinasi dengan BKPMD untuk menopang kegiatan ekonomi daerah," terang dia.

Dari sisi kesiapan tenaga kerja, Ahmad menyampaikan sejauh ini pihaknya sudah melaksanakan banyak kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya insan sehingga menghasilkan standar yang dibutuhkan dunia usaha.

"Ini diharapkan mengingat semakin tingginya kompetisi antar negara ke depannya," ungkapnya. (Merdeka.com).

Share this post