Cairkan Dana Desa, Kades Di Sumsel Wajib Beli Laptop Rp 33 Juta
Menurut Kades Talang Akar, Heru Martin di Muaraenim, para kades harus membayar satu unit laptop brand Lenovo G40-70 berikut dengan software aplikasi usai pencairan dana desa. Dia juga membenarkan adanya permintaan dari BPMPD untuk mengikuti Bimbingan Teknologi (Bimtek) di Gedung Pesos di Palembang.
"Waktu Bimtek, kami diminta untuk tanda tangan, tapi kami tidak tahu kalau tanda tangan menyetujui dana sebesar Rp 33 juta untuk membeli laptop dan perangkatnya. Kami kira itu hanya daftar hadir," kata dia.
Selain itu, beber dia, setiap kepala desa juga diwajibkan untuk menciptakan monografi desa dengan biaya Rp 15 juta. Makara total Rp 48 juta satu desa harus dikeluarkan sebagai syarat mencairkan dana desa dari pusat.
"Padahal dana yang akan cair sekitar Rp 200 juta, jikalau dipotong Rp 48 juta, berapa lagi dana untuk berdiri desa, duduk kasus ini sudah kami koordinasikan dengan camat, tapi mereka tidak bertanggung jawab," kata kades lainnya menambahkan.
Sementara, Polres Muaraenim melalui Unit Tipikor secara marathon terus mendalami terkait dugaan pengadaan laptop untuk para kepala desa dengan harga fantastis sangat tinggi.
Kapolres Muaraenim AKBP Nuryanto melalui Kasat Reskrim, AKP M. Khalid Zulkarnain di dampingi Kanit Tipikor, Ipda Robi, mengatakan, pihaknya memang terus melaksanakan penyelidikan kasus laptop para kades, dan seluruhnya akan dimintai keterangan menyoal dugaan kasus ini.
"Pemeriksaan diawal dilakukan dengan memanggil dua Kades yang dimintai keterangan. Kita juga akan meminta katerangan seluruh kades," ujar Ipda Robi.
Kedua Kepala Desa yang dimintai keterangan yakni Kades Talang Akar, Heru Martin, dan Kades Benuang, Remi Rudindia di ruang Tipikor Polres Muara Enim.
Dengan kebijakan tersebut hampir 90 persen Kades tidak terima, apalagi mau membayar laptop seharga Rp 33 juta. Beberapa Kades justru mengetahui harga laptop tersebut hanya senilai Rp 5 juta di pasaran.
Kapolres Muaraenim AKBP Nuryanto melalui Kasat Reskrim, AKP M. Khalid Zulkarnain di dampingi Kanit Tipikor, Ipda Robi, mengatakan, pihaknya memang terus melaksanakan penyelidikan kasus laptop para kades, dan seluruhnya akan dimintai keterangan menyoal dugaan kasus ini.
"Pemeriksaan diawal dilakukan dengan memanggil dua Kades yang dimintai keterangan. Kita juga akan meminta katerangan seluruh kades," ujar Ipda Robi.
Kedua Kepala Desa yang dimintai keterangan yakni Kades Talang Akar, Heru Martin, dan Kades Benuang, Remi Rudindia di ruang Tipikor Polres Muara Enim.
Dengan kebijakan tersebut hampir 90 persen Kades tidak terima, apalagi mau membayar laptop seharga Rp 33 juta. Beberapa Kades justru mengetahui harga laptop tersebut hanya senilai Rp 5 juta di pasaran.
Mirisnya lagi, bilamana para Kades tidak mendapatkan dan mengikuti kebijakan itu, maka dana desa tahap 2 terancam tidak akan dicairkan. (Ant/Mut)
Sumber: liputan6
Foto ilustrasi GRT