Kemendesa: Pembangunan Desa Tertinggal Butuh Tunjangan Tni
GampongRT - Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal kalau semua elemen masyarakat ikut mendukung, termasuk sumbangan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan, sumbangan Tentara Nasional Indonesia sangat strategis dalam membangun desa, khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan biar terjadi pemerataan pembangunan secara nasional.
“TNI yang mempunyai kiprah pokok bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai kiprah ini dengan penguatan dalam bentuk lain, ibarat daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik yang memadai,” ujar Marwan, dalam aktivitas Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, di gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11).
Marwan mengingatkan, kiprah Tentara Nasional Indonesia sanggup dibagi menjadi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ada juga kiprah kedua yang yang dilaksanakan dikala tidak melaksanakan perang dan kiprah ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya ialah kiprah Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan.
“TNI yang mempunyai kiprah pokok bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai kiprah ini dengan penguatan dalam bentuk lain, ibarat daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik yang memadai,” ujar Marwan, dalam aktivitas Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, di gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11).
Marwan mengingatkan, kiprah Tentara Nasional Indonesia sanggup dibagi menjadi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ada juga kiprah kedua yang yang dilaksanakan dikala tidak melaksanakan perang dan kiprah ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya ialah kiprah Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan.
Pelaksanaan kiprah ini sanggup dilihat, contohnya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam membantu ketahan pangan di wilayah Papua, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam memacu peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi kiprah Tentara Nasional Indonesia dalam membantu menjaga ketahanan pangan di Indonesia.
“Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila ada sumbangan dari semua elemen, termasuk TNI. Ini kiprah mulia demi kemajuan bangsa,” tandas Marwan.
Dijelaskan Marwan, sejauh ini sudah ada Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu aktivitas kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia AD dengan seluruh komponen instansi pemerintah kawasan guna membangun secara fisik maupun nonfisik. Program ini bertujuan untuk memenuhi fasilitas- kemudahan umum yang ada di kawasan guna kepentingan masyarakat luas.
“Salah satu pola aktivitas TMMD, ialah di Desa Bakung-Bojonegoro. Tentara Nasional Indonesia bersama masyarakat desa melaksanakan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi terusan irigasi. Selain itu aktivitas TMMD juga melaksanakan penyuluhan di Balai Desa untuk pemanfaatan 50 bibit tumbuhan yang menjadi aktivitas kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,” ujar Marwan.
Peran Tentara Nasional Indonesia dalam membangun desa juga sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini sanggup dilihat dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto).
Selama 30 tahun pembangunan yang masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Sejak tahun 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Bruto pada tahun 2013 wilayah Maluku dan Papua hanya 2,2 %, Bali dan Nusa Tenggara 2,5%, Sulawesi 4,8%, Kalimantan 8,7%. Produk Domestik Bruto tertinggi ialah Sumatra 23,4 % dan Jawa 58,0 %. Selain itu, menurut RPJMN 2015-2019 terdapat 122 Kabupaten Tertinggal.
Diantaranya 103 Kabupaten (84,43%) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan 19 kabupaten (15,57%) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal Indonesia juga relative tinggi. Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua ialah salah satu wilayah di KTI yang mempunyai jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91%) .
Pada bab akhir, Marwan berharap TNI-terutama para Danrem dan Dandim yang menjadi ujung tombak bertugas di kawasan perbatasan negara- perlu lebih berperan aktif mengambil bab dalam menuntaskan kasus bangsa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini antara lain alasannya ialah dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif yang menjadi kiprah pokok Tentara Nasional Indonesia tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain ibarat daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan dan politik yang memadai.
“Terobosan dan taktik dalam pembangunan kawasan perbatasan tersebut diperlukan pada risikonya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman,” tuntas Marwan. (kemendesa)
“Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila ada sumbangan dari semua elemen, termasuk TNI. Ini kiprah mulia demi kemajuan bangsa,” tandas Marwan.
Dijelaskan Marwan, sejauh ini sudah ada Program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu aktivitas kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia AD dengan seluruh komponen instansi pemerintah kawasan guna membangun secara fisik maupun nonfisik. Program ini bertujuan untuk memenuhi fasilitas- kemudahan umum yang ada di kawasan guna kepentingan masyarakat luas.
“Salah satu pola aktivitas TMMD, ialah di Desa Bakung-Bojonegoro. Tentara Nasional Indonesia bersama masyarakat desa melaksanakan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi terusan irigasi. Selain itu aktivitas TMMD juga melaksanakan penyuluhan di Balai Desa untuk pemanfaatan 50 bibit tumbuhan yang menjadi aktivitas kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,” ujar Marwan.
Peran Tentara Nasional Indonesia dalam membangun desa juga sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini sanggup dilihat dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto).
Selama 30 tahun pembangunan yang masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Sejak tahun 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Produk Domestik Bruto pada tahun 2013 wilayah Maluku dan Papua hanya 2,2 %, Bali dan Nusa Tenggara 2,5%, Sulawesi 4,8%, Kalimantan 8,7%. Produk Domestik Bruto tertinggi ialah Sumatra 23,4 % dan Jawa 58,0 %. Selain itu, menurut RPJMN 2015-2019 terdapat 122 Kabupaten Tertinggal.
Diantaranya 103 Kabupaten (84,43%) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan 19 kabupaten (15,57%) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal Indonesia juga relative tinggi. Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua ialah salah satu wilayah di KTI yang mempunyai jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91%) .
Pada bab akhir, Marwan berharap TNI-terutama para Danrem dan Dandim yang menjadi ujung tombak bertugas di kawasan perbatasan negara- perlu lebih berperan aktif mengambil bab dalam menuntaskan kasus bangsa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini antara lain alasannya ialah dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif yang menjadi kiprah pokok Tentara Nasional Indonesia tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain ibarat daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan dan politik yang memadai.
“Terobosan dan taktik dalam pembangunan kawasan perbatasan tersebut diperlukan pada risikonya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman,” tuntas Marwan. (kemendesa)