Menteri Marwan Komit Percepat Pembangunan Di Perbatasan

GampongRT - Pembangunan perbatasan harus dimulai dengan meletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris dengan menjalankan kebijakan yang berpihak (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang dikala ini masih tertinggal.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dikala menjadi narasumber dalam seminar nasional dengan tema, "Membangun Indonesia dari Pinggiran" di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. (Baca: Menteri Marwan Ingin Malinau Makara Percontohan Pembangunan Daerah Perbatasan).


Menurut Marwan, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, desa tertinggal dan terpencil membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari pemerintah. "Pemerintah akan melaksanakan intervensi kepada daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memperlihatkan pelayanan publik, dalam rangka menekan angka kesenjangan," paparnya.

Lebih detil, Marwan menjelaskan kondisi pembangunan perbatasan yang secara umum masih sangat jauh dari kesejahteraan. Mulai dari permukaan jalan desa di daerah perbatasan, rasio elektrifikasi di desa-desa perbatasan, hingga banyaknya desa di perbatasan yang masih belum mempunyai susukan air bersih.

"Presentase jalan desa dengan jenis permukaan jalan yang terluas yang belum teraspal mencapai 56,71%, rasio elektrifikasi desa-desa di daerah perbatasan hanya 86,37% jauh dari elektrifikasi nasional. Dari 1730 Desa di wilayah perbatasan, 26% Desa masih belum terjangkau sinyal telepon dan 33% masih mempunyai kondisi sinyal yang lemah," imbuhnya.

Fakta yang demikian, berdasarkan Marwan mengharuskan adanya upaya dan taktik yang visioner dan sempurna dalam percepatan pembangunan daerah-daerah pinggiran salah satunya di daerah perbatasan.

Oleh alasannya itu, pembangunan daerah perbatasan mesti fokus pada informasi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga antar negara tetangga yang berbatasan pribadi dengan wilayah/Desa perbatasan.

"Perbatasan negara harus benar-benar kita jadikan beranda dan wilayah terdepan dari NKRI, jangan hingga kita kalah dengan negara tetangga dalam merawat wilayah perbatasan," imbuhnya.

Marwan memuji kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malinau yang merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang telah terentaskan dan merupakan daerah yang berada di daerah perbatasan.

"Sebagai salah satu daerah yang berada di daerah perbatasan, kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah yang harus diprioritaskan pembangunannya," ujarnya. (Kemendesa/admin)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel