Mantap, Kemenpora Siap Berdiri 470 Lapangan Desa
"Selama ini cukup banyak keluhan adanya keterbatasan kemudahan olahraga di pedesaan. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembenahan tata kelola persepakbolaan nasional," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Rabu (25/11).
Program satu desa satu lapangan dicanangkan oleh Menpora Imam Nahrawi pada awal kepemimpinannya. Saat itu, laki-laki asal Bangkalan Madura itu menciptakan kejutan dengan membekukan PSSI di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti. Sebagai konsekuensi karenanya dibentuk aktivitas tersebut berikut aktivitas lainnya.
Demi melancarkan aktivitas ini, pemerintah dalam hal ini Kemenpora juga sudah mempersentasikannya ke pihak AFC dan FIFA ketika kedua forum sepak bola itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut untuk mencari titik temu permasalahan sepak bola Indonesia yang ketika ini dibekukan FIFA.
"Pembangunan memang tidak sanggup dilakukan sekaligus. Untuk tahap pertama akan dibangun 100 lapangan di desa yang telah terverifikasi. Untuk sisanya dibangun secara bertahan sampai simpulan tahun," kata Gatot menambahkan.
Meski telah mencanangkan aktivitas satu desa satu lapangan, Kemenpora ketika ini belum sanggup menerapkan pada sekitar 75 ribu desa yang ada di Indonesia. Pihak pemerintah mengambil inisiatif menentukan desa-desa tertentu di aneka macam pelosok Tanah Air yang dibutuhkan pembangunannya sanggup mendorong desa-desa yang lain untuk melakukannya.
"Yang terang pembangunan dilakukan sedikit demi sedikit dan jumlahnya akan terus berlipat sampai 2019. Ini belum lagi dengan pembangunan atau renovasi stadion olahraga yang sebelumnya sudah ada," kata laki-laki yang juga Kepala Komunikasi Publik Kemenpora itu.
Demi melancarkan aktivitas tersebut, Kemenpora karenanya menggelar bimbingan teknis yang diikuti perwakilan 470 desa dari seluruh Indonesia yang daerahnya akan dibangun lapangan untuk tahap pertama. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan dengan detail prosedur pembangunan sampai penggunaannya.
Pihak Kemenpora tidak ingin aktivitas yang dibentuk tidak berjalan dengan baik. Selain itu dengan bimbingan teknis ini dibutuhkan sanggup diketahui hak dan kewajiban akseptor kemudahan sesuai dalam penerapan peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2015.
Sumber: Antara
Foto: Ilustrasi GRT