Menghambat Dana Desa, Tidak Sanggup Dak
Jika kepala tempat menghambat atau menolak dana desa, maka terancam tidak mendapatkan dana alokasi khusus (DAK).
"Ini lagi-lagi problemnya disitu (Dana Desa). Karena kita sudah surati semua. Sudah kita kumpulkan semua supaya bupati walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa," kata Marwan kepada wartawan usai program diskusi perihal Peran akademisi dalam implementasi UU Desa di aula kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Kamis (5/11/2015).
"Saya tekankan bagi kabupaten dan kota yang masih menghambat penyaluran dana desa, maka DAK-nya tidak akan diberikan terlebih dahulu. Terpaksa kita lakukan, biar dana desa pada masa mendatang tidak ada lagi ada hambatan," tegas Menteri Desa, Marwan Jafar.
Mendesa, PDT dan Transmigrasi mengatakan, ada kepala tempat yang menolak Dana Desa, di antaranya Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko. Marwan berharap, segera mendapatkan dan membagikan dana untuk masyarakat desa.
"Mudah-mudahan Wali Kota Batu terbuka hatinya untuk segera mendapatkan dana itu. Karena itu hak desa, hak masyarakat desa bukan hak Wali Kota. Oleh alasannya yakni itu, hak masyarakat desa harus diberikan dan tidak dihambat," ujar Menteri Marwan.
Terkait ada kekhawatiran dana desa akan diselewengkan untuk dana pemilihan kepala daerah, Menteri Desa menegaskan, pihaknya sudah mengidentifikasi tempat mana saja yang akan menyelenggarakan pilkada. "Sudah kita identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dihentikan keras," jelasnya.
Ia menambahkan, sudah ada petugas pengawasan dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM berdikari pedesaan, juga ada pendamping desa. "Pengawasannya tentu kita punya fasilitator yang sudah kita luncurkan kurang lebih 12 ribu orang eks PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kita luncurkan. Maka melalui mereka itu lah pengawasannya kita lakukan," ujarnya.
Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, absorpsi dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap kedua, sudah tersalurkan sekitar 90 persen.
"Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi," ujar Marwan sambil menambahkan, dana desa secara nasional pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari Rp 20,7 triliun menjadi Rp 47 triliun. (Kemendesa/admin)
"Ini lagi-lagi problemnya disitu (Dana Desa). Karena kita sudah surati semua. Sudah kita kumpulkan semua supaya bupati walikota sesegera mungkin untuk menyalurkan dana itu ke desa-desa," kata Marwan kepada wartawan usai program diskusi perihal Peran akademisi dalam implementasi UU Desa di aula kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Kamis (5/11/2015).
"Saya tekankan bagi kabupaten dan kota yang masih menghambat penyaluran dana desa, maka DAK-nya tidak akan diberikan terlebih dahulu. Terpaksa kita lakukan, biar dana desa pada masa mendatang tidak ada lagi ada hambatan," tegas Menteri Desa, Marwan Jafar.
Mendesa, PDT dan Transmigrasi mengatakan, ada kepala tempat yang menolak Dana Desa, di antaranya Wali Kota Batu, Jawa Timur Eddy Rumpoko. Marwan berharap, segera mendapatkan dan membagikan dana untuk masyarakat desa.
"Mudah-mudahan Wali Kota Batu terbuka hatinya untuk segera mendapatkan dana itu. Karena itu hak desa, hak masyarakat desa bukan hak Wali Kota. Oleh alasannya yakni itu, hak masyarakat desa harus diberikan dan tidak dihambat," ujar Menteri Marwan.
Terkait ada kekhawatiran dana desa akan diselewengkan untuk dana pemilihan kepala daerah, Menteri Desa menegaskan, pihaknya sudah mengidentifikasi tempat mana saja yang akan menyelenggarakan pilkada. "Sudah kita identifikasi, maka tidak boleh dana desa itu dijadikan alat politik terutama untuk pilkada. Itu dihentikan keras," jelasnya.
Ia menambahkan, sudah ada petugas pengawasan dana desa. Selain sekitar 12 ribu orang eks fasilitator PNPM berdikari pedesaan, juga ada pendamping desa. "Pengawasannya tentu kita punya fasilitator yang sudah kita luncurkan kurang lebih 12 ribu orang eks PNPM. Sebentar lagi ada pendamping desa yang kita luncurkan. Maka melalui mereka itu lah pengawasannya kita lakukan," ujarnya.
Terkait penyaluran dana desa di Jawa Timur, Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, absorpsi dana desa di Jatim cukup tingi. Pada tahap pertama sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan tahap kedua, sudah tersalurkan sekitar 90 persen.
"Penyerapan dana desa di Jawa Timur relatif tinggi," ujar Marwan sambil menambahkan, dana desa secara nasional pada Tahun 2016 akan mengalami kenaikan sekitar dua kali lipat dari Rp 20,7 triliun menjadi Rp 47 triliun. (Kemendesa/admin)