Pilkada 2017: Menentukan Pemimpin Yang Pro Desa

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap kedua dijadwalkan akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Setelah itu, dilanjutkan dengan Pilkada serentak tahap ketiga yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan 2019.
Ilustrasi/Era Muslim
Selanjutnya, pilkada serentak tahap keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Pilkada serentak tahap kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada Februari 2017. Pilkada serentak tahap keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Kemudian, Pilkada serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2027 di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Inonesia untuk seterusnya dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

Pilkada 2017 Tahap Kedua

Total daerah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi, Pilkada tahap kedua 2017 tercatat sebanyak 102 daerah, yaitu 94 kabupaten/kota dan 8 provinsi, ibarat dikutip situs KPU (Komisi Pemilihan Umum) Indonesia.

Memilih Kepala Daerah Pro Desa

Implementasi UU Desa membutuhkan sinergis dari semua komponen dan elemen bangsa. Hasil kajian tahun 2015, sedikitnya ada enam tantangan besar dalam implementasi UU Desa kedepan.

Diantaranya, adalah masih adanya fragmentasi penafsiran UU Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap semangat dan mandat UU Desa. UU Desa belum diimplementasikan secara utuh, masih sepenggal sepenggal.

Kemudian, pelaksanaan demokratisasi di Desa masih menghadapi hambatan dalam prakteknya disebabkan serba administratif. Aparatur Pemda cenderung melaksanakan tindakan kepatuhan dari “Pusat” untuk mengendalikan Pemerintah Desa, termasuk dalam hal penggunaan Dana Desa. Padahal UU Desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut hak asal-usul, tabiat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif.

Pada sisi lain, duduk masalah penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan Desa. Masalah-masalah struktural ibarat konflik agraria, kepastian Hak Desa atas daerahnya dan kedaulatan dalam mengatur ruang Desa belum tercermin dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Desa.

Kenyataan lain yang belum terjawab hingga dikala ini, tata ruang daerah perdesaan yang harus tunduk dengan tata ruang Pemda cenderung tidak sebangun dengan Aspirasi Desa-Desa dan Rakyat Desa.

Pembangunan Desa skala lokal terkendala dengan rujukan kebijakan Tata Ruang Perdesaan yang berpola “top-down”. Sehingga mengakibatkan Desa kehilangan kanal sumber daya akhir kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir Aspirasi Desa. 

Related:

    Atas kompleksitas duduk masalah dan tantangan tersebut diatas, mengharuskan kita semua segera berbenah diri dan mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikannya. Agar keinginan menimbulkan desa yang kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera berwujud di pelosok Nusantara.

    Mengingat kedudukan Desa berada dibawah kabupaten/kota. Oleh lantaran itu, daerah membutuhkan pemimpin-pemimpin yang cerdas, kuat, dan berani menerapkan UU Desa di daerahnya.

    Untuk Desa yang kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera. "Pada Pilkada 2017 nanti, seluruh rakyat Desa harus berani menentukan calon Kepala Daerah yang mempunyai Visi dan Misi Pro Desa". 

    "Karena Rakyat di Desa membutuhkan pemimpin yang sanggup menuntaskan masalah, bukan menciptakan daerah tambah masalah".[*]

    Related Posts

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel