Jokowi Sebut Dilema Yang Dihadapi Indonesia, Dana Desa Jadi Alat
 |
| Presiden Joko Widodo/IST |
"Dari awal problem yang dihadapi Indonesia yakni kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan antar kawasan, juga antar individu".
Untuk mengatasi problem tersebut, Presiden Jokowi menyatakan dirinya bertekad untuk terus mempersempit ketimpangan penduduk di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan dana desa jadi alat untuk memperkecil ketimpangan tersebut.
"Proses pembangunan infrastruktur itu efek sekali alasannya ada absorpsi tenaga kerja, itu efek kepada income. Kedua, dana desa juga kuat sekali alasannya dana yang beredar di daerah, kecamatan, desa bertambah daya beli bertambah sehingga (rasio gini) dari 0,402 turun menjadi 0,397," terang Jokowi di lokasi pembangunan PLTG di Idanoi, Kota Gunungsitoli, sekitar pukul 16.40 WIB, Jumat (19/8/2016).
Jokowi menyatakan, dirinya sudah mendapatkan laporan kondisi rasio gini semenjak dua hari kemudian dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan rasio gini ini sesuai dengan tujuannya.
"Dari awal aku sampaikan problem kita kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan antar kawasan, juga antar individu. Kemudian persoalan ketiga berkaitan dengan pengangguran. Semua negara menghadapi persoalan menyerupai ini," kata Jokowi.
Ke depan, Jokowi akan terus fokus memperkecil ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Dalam laporan BPS hari ini, disampaikan tingkat ketimpangan yang tinggi tercermin dari gini ratio. "Tertinggi yakni Sulawesi Selatan mencapai 0,426, Daerah spesial Yogyakarta 0,420, Gorontalo 0,419, Jawa Barat 0,413, DKI Jakarta 0,411, Sulawesi Utara 0,402, dan Jawa Timur 0,402," katanya.
Beberapa faktor yang mempengaruhi perbaikan gini rasio. Paling tidak ada 6 aspek.
- Adanya kenaikan upah buruh harian dari Rp 46.180/hari pada Maret 2015 menjadi Rp 47.559/hari pada Maret 2016
- Adanya kenaikan upah buruh bangunan dari Rp 79.657/hari pada Maret 2015 menjadi Rp 81.481 /hari pada Maret 2016
- Adanya peningkatan jumlah pekerja bebas pertanian
- Adanya peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan kelompok penduduk 40% terbawah dari Rp 371.336/bulan pada Maret 2015 menjadi Rp 423.969/bulan
- Adanya penguatan ekonomi kelas menengah bawah alasannya adanya pembangunan infrastruktur pemerintah. Ini menyerap banyak tenaga kerja.
- Ada juga pengembangan perjuangan di sektor manufaktur, jasa dan pariwisata. Ini merupakan dampak awal dari 12 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
[admin/ant/detik]