Tagih Dana Desa Rp54 Miliar, 119 Kades Di Nunukan Mogok Bekerja
Ayo Bangun Desa - Ratusan kepala desa di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mogok memperlihatkan pelayanan kepada warga. 
Kepala desa dari 119 desa yang tergabung dalam Aliansi Desa Perbatasan Pedalaman itu melaksanakan mogok kerja sampai hari Senin depan untuk mendesak pemerintah kawasan mengeluarkan surat bukti jaminan akan merealisasikan kesepakatan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 54 miliar dalam APBD Perubahan tahun 2017.
"Mogok sudah berjalan 2 hari. Kami akan mogok sampai Senin depan. Kami menagih kesepakatan realisasi undang-undang yang mengharuskan pemerintah kawasan mengalokasikan ADD sebesar 10 persen," ujar Ketua Aliansi Desa Perbatasan Pedalaman, Pelipus Aju, Selasa (17/1/2017).
Sebelumnya, ratusan kades di Nunukan mendatangi DPRD Nunukan memprotes menurunnya besaran ADD tahun 2017 yang hanya Rp 30 miliar. Dana sebesar itu juga akan dipotong Rp 16 miliar sebagai utang ADD tahun 2016 yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Padahal, berdasarkan Pelipus, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2012, pemerintah kawasan seharusnya menganggarkan ADD Rp 79 miliar.
"Yang kita tunggu tinggal 54 miliar rupiah alasannya yaitu tahun ini ADD dianggarkan 30 miliar, tetapi yang 16 miliar untuk melunasi utang ADD tahun 2016 yang belum dibayar. Artinya ADD tahun ini hanya 14 miliar rupiah," imbuhnya.
Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat antara ratusan kades dengan perwakilan dari pemerintah kawasan disepakati bahwa kekurangan ADD sebesar Rp 54 miliar akan dimasukkan ke APBD Perubahan tahun 2017. Kepala desa meminta kesepakatan tersebut dibuatkan dalam bentuk surat jaminan.
"Harus ada hitam di atas putih alasannya yaitu ada perwakilan kita yang akan ikut dalam rapat membahas anggaran. Surat itu sanggup kita gunakan untuk menggugat bila pemerintah kawasan tidak memenuhi janjinya," ucap Pelipus.
(Sumber Kompas).