Keuchik Pertanyakan Tindaklanjut Musrenbang
Ayo Bangun Desa - Keuchik gampong Paya Bujok Teungoh mempertanyakan tindaklanjut hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2016 yang tidak ada realisasinya oleh Pemko Langsa, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat.
 |
| Ilustrasi: Musrembang Desa |
Ia menilai Musrenbang ini hanya seremonial yang dipaksakan kepada aparatur gampong supaya pemerintahan terlihat lebih terpola dalam melaksanakan pembangunan. Sementara, sehabis pihak gampong merumuskan arah kegiatan pembangunan di wilayah mereka, Pemko malah mengabaikannya.
Baca: 10 Manfaat Musyawarah Desa
"Usulan kegiatan tahun kemudian saja tidak ada realisasinya, sekarang Bappeda sudah minta anjuran pembangunan baru. Jika ibarat ini, untuk apa kami mengusulkan kalau realisasinya tidak pernah ada," kata Idris, Keuchik Gampong Paya Bujok Teungoh, kemarin.
Ia juga menyesalkan cara kerja pihak Bappeda yang tidak pernah mengkomunikasikan hasil Musrenbang kepada pihak gampong. "Kami tidak pernah diberitahukan apakah kegiatan yang kami seruan tahun kemudian disetujui atau tidak. Sehingga kami tak perlu repot-repot merencanakan kegiatan gres untuk tahun 2018, alasannya yaitu kegiatan yang usang saja (tahun 2016) tidak terperinci tindaklanjutnya," ungkapnya.
Keuchik Idris menambahkan, seharusnya pihak Bappeda memberitahukan kepada pihak pemerintahan gampong, dari anjuran kegiatan pembangunan gampong pada Musrenbang tahun 2016, prgogram mana saja yang sudah disetujui atau akan direalisasikan tahun 2017. Sehingga aparatur gampong gampang untuk menentukan program‑program kegiatan lain yang akan mereka bawa untuk dibahas di Musrenbang tahun 2017 ini, supaya tidak terjadi tumpang-tindih program.
Ia berharap Bappeda sanggup memberitahukan kepada keuchik, kegiatan kegiatan pembangunan di gampong mana saja yang telah dibahas di Musrenbang tahun 2016, yang masuk dalam kegiatan pembangunan tahun 2017 ini.
"Usulan kegiatan tahun kemudian saja tidak ada realisasinya, sekarang Bappeda sudah minta anjuran pembangunan baru. Jika ibarat ini, untuk apa kami mengusulkan kalau realisasinya tidak pernah ada," kata Idris, Keuchik Gampong Paya Bujok Teungoh, kemarin.
Ia juga menyesalkan cara kerja pihak Bappeda yang tidak pernah mengkomunikasikan hasil Musrenbang kepada pihak gampong. "Kami tidak pernah diberitahukan apakah kegiatan yang kami seruan tahun kemudian disetujui atau tidak. Sehingga kami tak perlu repot-repot merencanakan kegiatan gres untuk tahun 2018, alasannya yaitu kegiatan yang usang saja (tahun 2016) tidak terperinci tindaklanjutnya," ungkapnya.
Keuchik Idris menambahkan, seharusnya pihak Bappeda memberitahukan kepada pihak pemerintahan gampong, dari anjuran kegiatan pembangunan gampong pada Musrenbang tahun 2016, prgogram mana saja yang sudah disetujui atau akan direalisasikan tahun 2017. Sehingga aparatur gampong gampang untuk menentukan program‑program kegiatan lain yang akan mereka bawa untuk dibahas di Musrenbang tahun 2017 ini, supaya tidak terjadi tumpang-tindih program.
Ia berharap Bappeda sanggup memberitahukan kepada keuchik, kegiatan kegiatan pembangunan di gampong mana saja yang telah dibahas di Musrenbang tahun 2016, yang masuk dalam kegiatan pembangunan tahun 2017 ini.
Baca: Membangun Networking Desa
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Langsa, Said Fadli, saat dikonfirmasi, malah menyalahkan pihak keuchik yang kurang aktif menelusuri kegiatan kegiatan di gampong masing-masing, yang direalisasikan tahun ini 2017 ini.
"Keuchik jangan hanya menunggu pemberitahuan kegiatan apa saja yang telah disetujui di tahun ini. Karena seharusnya mereka menelusurinya ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa, dengan meminta melihat buku Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Langsa tahun 2017," tukasnya.(Serambinews.com)
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Langsa, Said Fadli, saat dikonfirmasi, malah menyalahkan pihak keuchik yang kurang aktif menelusuri kegiatan kegiatan di gampong masing-masing, yang direalisasikan tahun ini 2017 ini.
"Keuchik jangan hanya menunggu pemberitahuan kegiatan apa saja yang telah disetujui di tahun ini. Karena seharusnya mereka menelusurinya ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa, dengan meminta melihat buku Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Langsa tahun 2017," tukasnya.(Serambinews.com)