Wapres Yusuf Kalla: Dana Desa Untuk Mempercepat Kemandirian Desa
INFODES - Wapres Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan dana desa yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah menjadi upaya untuk mempercepat kemandirian desa. Dengan legalisasi pemerintah sentra kepada desa, maka diperlukan desa sanggup berdaulat memilih arah pembangunan sesuai kebutuhannya.
“Forum ini sebagai media menyebarkan pengalaman dari apa yang sudah dilakukan di masing-masing negara. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah dan kesempatan di pedesaan. Perhatian kita di pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan agar sanggup dinikmati masyarakat perdesaan,” ujar Wapres JK.
Wapres JK menambahkan, kebijakan dana desa yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah menjadi upaya untuk mempercepat kemandirian desa. Dengan legalisasi pemerintah sentra kepada desa, maka diperlukan desa sanggup berdaulat memilih arah pembangunan sesuai kebutuhannya.
“Pembangunan jalan, kesehatan, dan lainnya itu semua ditujukan ke desa, tapi butuh inisiatif dari desa sendiri. Kita tentu berharap desa akan menemukan satu produk yang akan dilakukan desa itu sendiri. Kalau tidak maju dan bisa secara ekonomi serta kurangnya produktivitas, maka akan terjadi urbanisasi,” lanjut Wapres Jusuf Kalla.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengungkapkan bahwa jadwal dana desa sekarang semakin diperhatikan sejumlah negara sahabat. Dengan diselenggarakannya VDF, lanjutnya, maka perwakilan dari masing-masing negara sanggup saling menyebarkan pengalaman mengenai konsep pembangunan desa.
“VDF bertujuan untuk menambah acuan dan wawasan mengenai pembangunan pedesaan di negara-negara lain. Saya juga bahagia bahwa jadwal dana desa ini banyak diperhatikan banyak sekali negara. Program ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, melainkan di dunia. Misalnya, FELDA di Malaysia dan Saemaul Undong di Korea Selatan saling menyebarkan pengalamannya,” ujar Menteri Eko.
Menteri Eko menambahkan, jadwal dana desa yang tergolong gres kerap memunculkan sejumlah persoalan. Oleh alasannya yakni itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bersama mengawal kebijakan dana desa tersebut.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Fleur Davies, menyampaikan pemerintah Australia merasa gembira bisa mendukung lembaga ini dan berafiliasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
“Karena dana desa penting sekali untuk mengatasi masalah di desa. Kami juga melaksanakan kerjasama dengan Kemendes PDTT dalam konsep sister village, training sumber daya manusia, teknologi informasi, dan aplikasi ruang desa,” ujarnya.
VDF 2017 dengan tema “Representing Village: Democracy, Autonomy and Prosperity” tersebut terdiri dari tiga rangkaian acara. Pertama, Senior Executive Meeting (SEM) yang diikuti oleh sejumlah administrator senior dari beberapa negara yang sukses mengembangkan desa dan tempat pedesaan. Kedua, Plenary Session sebagai lembaga diskusi yang menghadirkan narasumber dari tingkat nasional dan internasional yang akan berbicara wacana aspek sosiologi, politik, dan ekonomi desa. Ketiga, Parallel Workshop.
Kegiatan ini diikuti oleh 16 Duta Besar dan Konsul dari negara sobat yakni Belgia, Belarusia, Kanada, Prancis, Italia, Hungaria, Malaysia, Venezuela, Sudan, Bosnia Herzegovina, Etiopia, Peru, Afrika Selatan, Yordania, Mozambik, dan Afganistan. Selain itu, turut hadir enam lembaga penelitian gila bidang perdesaan, perwakilan pemerintah daerah, dan sekolah tinggi tinggi.(Admin/Kemendesa)
 |
| Foto: Kemendesa PDTT |
Hal tersebut disampaikan Wapres Jusuf Kalla ketika membuka kegiatan Village Development Forum (VDF) 2017 yang diikuti oleh 16 negaradi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/08).
Kegiatan VDF 2017 diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) merupakan lembaga pertemuan dan ajang tukar pikiran yang melibatkan para pengambil kebijakan serta praktisi pembangunan perdesaan dari banyak sekali negara.
“Forum ini sebagai media menyebarkan pengalaman dari apa yang sudah dilakukan di masing-masing negara. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah dan kesempatan di pedesaan. Perhatian kita di pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan agar sanggup dinikmati masyarakat perdesaan,” ujar Wapres JK.
Wapres JK menambahkan, kebijakan dana desa yang sekarang dicanangkan oleh pemerintah menjadi upaya untuk mempercepat kemandirian desa. Dengan legalisasi pemerintah sentra kepada desa, maka diperlukan desa sanggup berdaulat memilih arah pembangunan sesuai kebutuhannya.
“Pembangunan jalan, kesehatan, dan lainnya itu semua ditujukan ke desa, tapi butuh inisiatif dari desa sendiri. Kita tentu berharap desa akan menemukan satu produk yang akan dilakukan desa itu sendiri. Kalau tidak maju dan bisa secara ekonomi serta kurangnya produktivitas, maka akan terjadi urbanisasi,” lanjut Wapres Jusuf Kalla.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengungkapkan bahwa jadwal dana desa sekarang semakin diperhatikan sejumlah negara sahabat. Dengan diselenggarakannya VDF, lanjutnya, maka perwakilan dari masing-masing negara sanggup saling menyebarkan pengalaman mengenai konsep pembangunan desa.
“VDF bertujuan untuk menambah acuan dan wawasan mengenai pembangunan pedesaan di negara-negara lain. Saya juga bahagia bahwa jadwal dana desa ini banyak diperhatikan banyak sekali negara. Program ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, melainkan di dunia. Misalnya, FELDA di Malaysia dan Saemaul Undong di Korea Selatan saling menyebarkan pengalamannya,” ujar Menteri Eko.
Menteri Eko menambahkan, jadwal dana desa yang tergolong gres kerap memunculkan sejumlah persoalan. Oleh alasannya yakni itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bersama mengawal kebijakan dana desa tersebut.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Fleur Davies, menyampaikan pemerintah Australia merasa gembira bisa mendukung lembaga ini dan berafiliasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
“Karena dana desa penting sekali untuk mengatasi masalah di desa. Kami juga melaksanakan kerjasama dengan Kemendes PDTT dalam konsep sister village, training sumber daya manusia, teknologi informasi, dan aplikasi ruang desa,” ujarnya.
VDF 2017 dengan tema “Representing Village: Democracy, Autonomy and Prosperity” tersebut terdiri dari tiga rangkaian acara. Pertama, Senior Executive Meeting (SEM) yang diikuti oleh sejumlah administrator senior dari beberapa negara yang sukses mengembangkan desa dan tempat pedesaan. Kedua, Plenary Session sebagai lembaga diskusi yang menghadirkan narasumber dari tingkat nasional dan internasional yang akan berbicara wacana aspek sosiologi, politik, dan ekonomi desa. Ketiga, Parallel Workshop.
Kegiatan ini diikuti oleh 16 Duta Besar dan Konsul dari negara sobat yakni Belgia, Belarusia, Kanada, Prancis, Italia, Hungaria, Malaysia, Venezuela, Sudan, Bosnia Herzegovina, Etiopia, Peru, Afrika Selatan, Yordania, Mozambik, dan Afganistan. Selain itu, turut hadir enam lembaga penelitian gila bidang perdesaan, perwakilan pemerintah daerah, dan sekolah tinggi tinggi.(Admin/Kemendesa)