Kriteria Kewenangan Desa Adat

Dalam UU Desa yang disebut dengan Desa ialah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kewenangan Desa ialah kewenangan yang dimiliki Desa mencakup kewenangan menurut hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 perihal Desa, diatur di Bab IV Kewenangan Desa yang mencakup 5 (lima) pasal, yaitu pasal 18 hingga pasal 22. Ketentuan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di atas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Peraturan Menteri No.1 Tahun 2015 perihal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Sampai awal tahun 2016, Peraturan Menteri ini menjadi pola legal dalam penyusunan regulasi di tingkat tempat dalam menerbitkan Peraturan perihal Kewenangan Desa.

Pada tanggal 15 Juli 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa. Dengan terbitnya Peraturan tersebut, ketentuan teknis terkait kewenangan Desa selanjutnya mengacu pada Permendagri No. 44 tahun 2016.

Jenis kewenangan Desa sebagaimana dijelasakan dalam Pasal 6 Permendagri No. 44/2016 berlaku mutatis mutandis bagi jenis kewenangan Desa Adat. Adapun perincian kewenangan menurut hak asal-usul Desa Adat, meliputi:

Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan menurut susunan asli;
Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
Penyelesaian sengketa budpekerti menurut aturan budpekerti yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi insan dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat menurut aturan budpekerti yang berlaku di Desa Adat; dan
Pengembangan kehidupan aturan budpekerti sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Dalam penyelenggaraan hak asal usul Desa Adat di atas paling sedikit meliputi:

Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
Pranata aturan adat;
Pemilikan hak tradisional;
Pengelolaan tanah ulayat;
Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa Adat;
Pengelolaan tanah kas Desa Adat;
Pengisian jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat; dan
Masa jabatan Kepala Desa Adat dan Perangkat Desa Adat.

Perincian kewenangan lokal berskala Desa dan kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota kepada Desa berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.

Kriteria Kewenangan Desa Adat

Kriteria kewenangan Desa Adat menurut hak asal-usul antara lain:

Adat istiadat dan hak tradisional yang masih hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan Desa Adat;
Hak sosial budaya masyarakat Desa Adat; dan
Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota dan kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangundangan berlaku mutatis mutandis bagi Desa Adat.

(Donwload Modul Pratugas Tenaga Pendamping Profesional 2017)

Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat aturan budpekerti beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah spesial Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat selain berpedoman pada Peraturan Menteri ini (Permendagri No. 44/2016), juga mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur kekhususan tempat Provinsi Aceh, Provinsi Daerah spesial Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Desa sanggup melakukan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan orisinil Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan Desa Adat menurut peraturan perundang-undangan.

Informasi lengkap sanggup dibaca dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa.

Referensi:

Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa, Kemendesa, PDTT Tahun 2016.
Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 perihal Kewenangan Desa.