50 Bumdes Raih Omset Di Atas 500 Juta Per Tahun
Lebih dari 50 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah mempunyai omzet di atas Rp500 Juta per tahun, bahkan mencapai miliaran rupiah. Seperti halnya Desa Ponggok bisa meraih omzet sampai Rp12 Miliar per tahun.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Anwar Sanusi kepada awak media usai membuka aktivitas BUMDes Talk di Solo, Jawa Tengah, Senin (13/11). "Artinya ini luar biasa," ujarnya.
Ia meyakini, konsep BUMDes yang digarap serius akan bisa menyerap tenaga kerja penuh waktu secara signifikan. Hal tersebut tentu akan menekan arus urbanisasi di desa.
Ia meyakini, konsep BUMDes yang digarap serius akan bisa menyerap tenaga kerja penuh waktu secara signifikan. Hal tersebut tentu akan menekan arus urbanisasi di desa.
Baca: Dua Kunci Keberasilan BUMDes
"Kalau BUMDes bisa terus dikembangkan, malah sangat efektif menahan arus urbanisasi. Karena bukan paruh waktu, tapi full time. Kita lakukan monitoring terkait pengembangan BUMDes-BUMDes, kita deteksi persoalannya apa, dimana. Apakah dari sisi administrasi keuangan, organisasi, atau pemasaran. Ini kita carikan solusi," ujarnya.
Ia mengakui, masih banyak desa yang belum mengetahui bisnis apa yang dikelola sehingga sebagian besar menentukan perjuangan simpan pinjam. Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berafiliasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka pengembangan BUMDes.
"Makanya kita gandeng juga lembaga Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa) untuk kita mendampingi BUMDes," ujarnya.
Ia melanjutkan, hadirnya BUMDes pada prinsipnya dilarang mematikan perjuangan masyarakat setempat. Justru, BUMDes harus bisa menjadi wadah yang merangkul dan berbagi potensi dan perjuangan masyarakat desa.
"BUMDes dilarang jadi predator masyarakat. BUMDes itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk merugikan," tegasnya.
"Kalau BUMDes bisa terus dikembangkan, malah sangat efektif menahan arus urbanisasi. Karena bukan paruh waktu, tapi full time. Kita lakukan monitoring terkait pengembangan BUMDes-BUMDes, kita deteksi persoalannya apa, dimana. Apakah dari sisi administrasi keuangan, organisasi, atau pemasaran. Ini kita carikan solusi," ujarnya.
Ia mengakui, masih banyak desa yang belum mengetahui bisnis apa yang dikelola sehingga sebagian besar menentukan perjuangan simpan pinjam. Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berafiliasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka pengembangan BUMDes.
"Makanya kita gandeng juga lembaga Pertides (Perguruan Tinggi untuk Desa) untuk kita mendampingi BUMDes," ujarnya.
Ia melanjutkan, hadirnya BUMDes pada prinsipnya dilarang mematikan perjuangan masyarakat setempat. Justru, BUMDes harus bisa menjadi wadah yang merangkul dan berbagi potensi dan perjuangan masyarakat desa.
"BUMDes dilarang jadi predator masyarakat. BUMDes itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk merugikan," tegasnya.
Saat ini ia tengah melaksanakan pemetaan terkait BUMDes-BUMDes yang tengah berkembang, serta menganalisis efek kehadiran BUMDes pada peningkatan ekonomi desa setempat. Selain itu juga akan dikembangkan e-BUMdes sebagai wadah pembelajaran pengembangan BUMDes secara online.
"Kita ingin seluruh desa punya BUMDes. Target tahun 2018 semua desa juga punya terusan untuk ke e-BUMDes," ujarnya. (Kemendes)
"Kita ingin seluruh desa punya BUMDes. Target tahun 2018 semua desa juga punya terusan untuk ke e-BUMDes," ujarnya. (Kemendes)