Idealnya Satu Desa 1 Pokesdes, 1 Bidan Dan 1 Perawat
"Proyeksi kolaborasi tahap awalnya difokuskan ke daerah-daerah perbatasan. Setelah itu gres wilayah lainnya. Kebijakan pembangunan ini dalam kerangka keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan percepatan keberdayaan masyarakat desa dalam budaya sehat," ujar Menteri Desa, Marwan Jafar di sela pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, di kantor Kemendes PDTT, Jum'at (2/1).
Menteri Marwan Jafar mengatakan, pembangunan perdesaan sehat akan berdampak pada daya dan budaya sehat bagi masyarakat desa. Hal ini, berdasarkan Marwan, penting dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya "Desa Mandiri" sesuai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana amanat UU Nomor 36 tahun 2009 wacana Kesehatan.
“Sinergitas dua kementerian ini sangat penting. Karena keduanya juga punya skala prioritas bagi masyarakat di perdesaan, kawasan tertinggal, dan transmigrasi. Kerja sama yang sanggup dilakukan, ibarat keterjangkauan air bersih dan sanitas bagi setiap rumah tangga, serta Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi dan Balita," paparnya.
Mengacu pada hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, Menteri Marwan menegaskan bahwa sebaran tenaga dan sarana kesehatan di desa-desa terutama pada wilayah kepulauan masih sangat kecil sekali.
Marwan menyebutkan, dari 5.427 desa dengan jumlah 7.647.788 penduduk di wilayah kepulauan, hanya terdapat 874 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Sementara, bidan desa berjumlah 5.179. "Dari data ini menawarkan kekurangan sebanyak 4.533 Poskesdes, dan 248 bidan," ujarnya.
Jumlah ini, lanjut Marwan, tentu jauh dari kebutuhan dalam menjamin kesehatan bagi masyarakat desa. "Idealnya, satu desa terdapat satu sarana kesehatan mencakup satu Pokesdes, satu bidan dan satu perawat. Ke depan, kita sasaran kegiatan ini sanggup mulai teralisasi, sehingga budaya sehat masyarakat desa terjamin," katanya.
Sementara itu, Menkes Nila menambahkan, kolaborasi ini akan lebih dimatangkan lagi di tahun-tahun mendatang. Karena dua kementerian ini memunyai kegiatan yang saling terkait untuk kesehatan masyarakat perdesaan, kawasan tertinggal dan juga transmigrasi. “Soal bentuk kerja samanya, nanti ada tim sendiri yang akan menciptakan sasaran programnya,” ujarnya.
“Banyak hal yang sanggup disinergikan dari dua kementerian ini. Untuk kegiatan di Kementerian Kesehatan, ibarat melaksanakan Melakukan upaya perubahan sikap bersih dan saniter melalui pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh sanitarian puskesmas pada seluruh desa di Indonesia (menggunakan dana BOK dan dana lainnya),” ujar Menkes Nila.
Untuk mencapai kegiatan kesehatan masyarakat di daerah, Menkes Nila mengatakan, sumbangan yang diperlukan dari Kementerian Desa, yaitu penggunaan indeks pembangunan kesehatan masyarakat sebagai basis tumpuan data penentuan lokasi prioritas. Kemudian, penguatan kemudahan perjuangan kesehatan berbasis masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa.
Dikatakan Menkes Nila lagi, juga sumbangan pengutamaan pada pembangunan desa untuk ketersediaan kemudahan air bersih dan sanitasi dasar masyarakat. “Dan Dilaksanakannya kegiatan Desa Siaga dengan pengutamaan pada adanya bidan desa di setiap desa,” ujarnya.
“Dengan kolaborasi ini, integrasi upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di kawasan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Diberikannya perhatian khusus kepada masyarakat yang berada di wilayah terkena efek peristiwa atau rawan bencana, sanggup direlokasi melalui kegiatan transmigrasi,” ujar Menkes Nila.