Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai makna yang terangkum dalam pengertian Desa sebagai kesatuan masyarakat aturan yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka dibutuhkan tugas dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan.

Dalam Tata Kelola Desa, Musyawarah Desa sebagai lembaga pembahasan tertinggi di Desa bagi Kepala Desa (Pemerintah Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis bagi keberadaan dan kepentingan desa.

Oleh alasannya ialah itu, dalam setiap tahapan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) harus menawarkan ruang bagi tugas dan keterlibatan masyarakat desa setempat.

Keterlibatan tersebut, boleh 2 orang atau lebih, secara sendiri-sendiri maupun bersama. Namun, jika dilakukan secara langsung oleh orang seorang warga desa, hendaknya dilakukan secara terorganisasi melalui Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Masyarakat yang ada di desa setempat.

Berikut beberapa manfaat dan sumbangsih yang diperoleh dengan diberikan ruang bagi tugas dan keterlibatan masyarakat desa dalam Pengelolaan Kekuangan Desa; antara lain dapat:

Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.
Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan membuatkan hasil-hasil pembangunan (swadaya), dan
Memberikan legitimasi/keabsahan atas segala yang telah diputuskan.

Kenapa keterlibatan masyarakat desa menjadi pokok penting. Karena, seringkali dalam komunitas desa ada kelompok yang tersisih disebabkan oleh ekonomi (kelompok miskin), umur (anak-anak dan manula), jenis kelamin (perempuan dalam masyarakat patriakat), minoritas, atau mempunyai keterbatasan fisik.

Kelompok diatas, terutama kelompok miskin dan marginal yang justru menjadi tujuan utama dari alokasi anggaran desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, jangan hingga mereka tidak mengetahui dan tidak sanggup mengakses anggaran desa. Untuk itu perlu tindakan affirmasi dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok ini di desa.

Dalam konteks pelibatan, kelompok ini tidak sanggup serta merta mengetahui hak dan bisa menyuarakan kepentingan mereka. Maka diperlukan proses pengorganisasian dan pendampingan terhadap kelompok ini baik oleh pendamping di dalam desa maupun oleh pendamping yang ditempatkan di desa.

Bagaimana tugas dan keterlibatan itu diwujudkan dalam setiap tahap aktivitas Pengelolaan Keuangan Desa? Apakah wujud tugas dan keterlibatan itu mempunyai hubungan dengan asas-asas PKD?

Asas utama Pengelolaan Keungan Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Jika dlihat dari asas-nya, setidaknya ada 4 tahapan yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa (KPD).

Tahap Perencanaan

Melakukan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat.
Melakukan pengorganisasian untuk sanggup berpartisipasi secara efektif dalam Musdes dan Musrenbangdes.
Menetapkan prioritas belanja desa dalam Musdes dan musrenbangdes.

Tahap Pelaksanaan

Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait aktivitas yang telah ditetapkan dalam Perdes wacana APB Desa.

Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa

Tahap Penatausahaan