Cerita Miris Di Tengah Seleksi Pendamping Dana Desa
Melalui pesan elektronik, sejumlah pembaca detikcom membuatkan keluh kesah seputar seleksi pendamping dana desa yang menyedihkan itu. Salah satu yang membuatkan pengalaman ialah Weslizar Samosir, salah seorang pembaca detikcom yang mengikuti proses seleksi ini pada tahun 2015 silam, di Medan.
"Sebelumnya saya dari tahun 2010 hingga tahun 2014 bekerja di PNPM-PISEW Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan dana dukungan yang saya kawal Rp 1,5 miliar tiap tahunnya di kecamatan penempatan saya ketika itu. Program tersebut telah habis di awal tahun 2015 sehingga saya pun mengganggur dan teman-teman mantan fasilitator menganggur," kata Weslizar dalam pesan elektronik kepada detikcom, Kamis (17/3/2016).
Weslizar kemudian menceritakan kekecewaannya dikala mengikuti proses rekrutmen Pendamping Desa di Provinsi Sumatera yang diadakan oleh Satker P3MD Provinsi Sumatera Utara kisaran bulan November 2015.
"Bulan Agustus 2015 buka perekrutan Pendamping Desa di Provinsi Sumatera Utara dan saya pun melamar alasannya ialah kualifikasi yang diharapkan sudah ada pada diri saya baik pengalaman di pemberdayaan maupun kualifikasi pendidikan yang diharapkan yaitu minimal, D3 Teknik Sipil," kata Weslizar.
Dia kemudian mengikuti proses seleksi dua tahap yakni ujian tertulis dan wawancara. Seminggu kemudian hasil tes diumumkan. Dia sudah percaya diri bakal lolos, namun apa daya balasannya berbeda.
"Serasa dengan pede-nya saya berpikir niscaya diterima, rupanya dengan berulang kali saya baca pengumumannya ternyata nama saya tidak ada. Okelah saya dengan ikhlas mendapatkan orang-orang yang lulus alasannya ialah kualifikasi yang lebih dari saya yang dipersyaratkan di lamaran," katanya.
Namun rasa legowo itu berubah jadi kekecewan dikala beliau menyadari banyak orang-orang tidak berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat lolos seleksi. Apalagi dibarengi dengan informasi miring lain yang semakin menciptakan akseptor seleksi yang punya pengalaman kecewa.
"Dan yang lebih menciptakan saya miris ada dugaan mereka yang diterima tersebut saya dengar memberi uang sebagai syarat agar mereka diterima sekitar Rp 3-5 juta apabila mereka tidak ada korelasi kekerabatan dengan suatu partai tertentu. Saya sangat yakin dengan kisah tersebut alasannya ialah bukan dua tiga orang yang berkeluh kesah dengan orang-orang yagg diterima tersebut," keluhnya.
"Saya juga sangat yakin kalau diadakan audit perekrutan baik dari kelulusan administrasi, hingga hasil penilaian tes tertulis dan wawancara maka akan terperinci terlihat kecurangan yang dilakukan oleh Satker dalam perekrutan Pendamping Desa di Provinsi Sumatera Utara," imbuhnya.
Menteri Desa Marwan Jafar sudah menggelar konferensi pers resmi terkait hal ini. Marwan membantah semua informasi miring soal transparansi, politisasi, kolusi, dan lainnya soal seleksi pendamping dana desa. Marwan menegaskan semua proses seleksi transparan dan berkeadilan. Semoga saja keluh-kesah semacam ini dijadikan penilaian bagi Menteri Desa dalam kelanjutan seleksi pendamping dana desa ke depan.
Sumber: detik