Menteri Eko Putro Targetkan 15 Ribu Desa Dapat Bangun Diatas Kaki Sendiri Pada 2019
Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menargetkan sebanyak 15 ribu desa di tempat akan menjadi desa berdikari pada tahun 2019 mendatang.
Hal itu disampaikan Eko ketika melaksanakan kunjungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wisata Penting Sari, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman Yogyakarta, Sabtu (24/9/2016).
"Kami sasaran hingga 2019 buat 15 ribu desa mandiri, harusnya saya yakin sanggup lebih dari itu dengan partisipasi dari semua stakeholder," ujar Eko.
Baca juga: RI Makara Negara Pertama Beri Kewenangan Desa Kelola Ekonomi
Jika dipersulit, kata Eko, kementerian siap membantu semua permasalahan yang dihadapi setiap desa. "Melalui pendampingan di desa-desa, pembinaan dari banyak pihak, bukan hanya kita saja, tapi dari pihak lain juga ibarat dari BPK, KPK, dan pihak lain termasuk dari kecamatan dan kabupaten juga menunjukkan bimbingan," terang Eko.
Karena itu, lanjut Eko, sosialisasi harus terus dilakukan semoga para kepala desa berani memakai dana desa yang diberikan untuk hal-hal yang benar. Yakni infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dana desa.
"Dana desa semakin besar, meningkat menjadi Rp 46 triliun lebih. Ini kalau dibagi-bagi setiap desa sanggup mendapat Rp 400 juta hingga Rp 800 juta per desa. Belum lagi mendapat bab dari propinsi dan kabupaten. Bisa lebih dari Rp 1 miliar per desa," ungkap Eko.
Melihat besaran nominal itu, lanjut Eko, maka jangan semua lari ke infrastruktur. Menjadi hal yang cukup penting jikalau diarahkan juga untuk pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
"Dana itu sanggup digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Kalau infrastruktur sanggup kurang terus, maka jangan digunakan buat infrastruktur saja. Buat pemberdayaan masyarakat desa. Kami alokasikan buat BUMDes, simpan pinjam, penyaluran KUR, tergantung persiapan masyarakat desa," terang Eko Sandjojo.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Pening Sari Cahyo Nugroho menyampaikan untuk tahun ini Desa Cangkringan menargetkan sebesar Rp 1,6 miliar untuk pembangunan desa.
"Biasanya dana desa hanya Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Tapi tahun ini sudah mencapai Rp 1,6 miliar, dan itu sudah sangat cukup sanggup meliputi infrastruktur, sarana prasarana, dan lainnya. Semoga sanggup segera terealisasi," katanya.[liputan6.com]
Hal itu disampaikan Eko ketika melaksanakan kunjungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wisata Penting Sari, Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman Yogyakarta, Sabtu (24/9/2016).
"Kami sasaran hingga 2019 buat 15 ribu desa mandiri, harusnya saya yakin sanggup lebih dari itu dengan partisipasi dari semua stakeholder," ujar Eko.
Baca juga: RI Makara Negara Pertama Beri Kewenangan Desa Kelola Ekonomi
Jika dipersulit, kata Eko, kementerian siap membantu semua permasalahan yang dihadapi setiap desa. "Melalui pendampingan di desa-desa, pembinaan dari banyak pihak, bukan hanya kita saja, tapi dari pihak lain juga ibarat dari BPK, KPK, dan pihak lain termasuk dari kecamatan dan kabupaten juga menunjukkan bimbingan," terang Eko.
Karena itu, lanjut Eko, sosialisasi harus terus dilakukan semoga para kepala desa berani memakai dana desa yang diberikan untuk hal-hal yang benar. Yakni infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dana desa.
"Dana desa semakin besar, meningkat menjadi Rp 46 triliun lebih. Ini kalau dibagi-bagi setiap desa sanggup mendapat Rp 400 juta hingga Rp 800 juta per desa. Belum lagi mendapat bab dari propinsi dan kabupaten. Bisa lebih dari Rp 1 miliar per desa," ungkap Eko.
Melihat besaran nominal itu, lanjut Eko, maka jangan semua lari ke infrastruktur. Menjadi hal yang cukup penting jikalau diarahkan juga untuk pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
"Dana itu sanggup digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Kalau infrastruktur sanggup kurang terus, maka jangan digunakan buat infrastruktur saja. Buat pemberdayaan masyarakat desa. Kami alokasikan buat BUMDes, simpan pinjam, penyaluran KUR, tergantung persiapan masyarakat desa," terang Eko Sandjojo.
Di tempat yang sama, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Pening Sari Cahyo Nugroho menyampaikan untuk tahun ini Desa Cangkringan menargetkan sebesar Rp 1,6 miliar untuk pembangunan desa.
"Biasanya dana desa hanya Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Tapi tahun ini sudah mencapai Rp 1,6 miliar, dan itu sudah sangat cukup sanggup meliputi infrastruktur, sarana prasarana, dan lainnya. Semoga sanggup segera terealisasi," katanya.[liputan6.com]