Minim Penyelewengan, Ini Realisasi Dana Desa 2016
Ayo Bangun Desa - Salah satu wujud perhatian khusus pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan di desa-desa di seluruh Indonesia ialah melalui alokasi Dana Desa (DD) yang setiap tahunnya naik hampir dua kali lipat. 
Menjawab keraguan atas aktivitas DD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun menyebut bahwa DD tahun 2016 telah berhasil membangun sepanjang 66.884 Kilometer jalan desa, PAUD sebanyak 11.296 unit, dan Posyandu sebanyak 7.524 unit.
Demikian disampaikan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo ketika menghadiri pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Selanjutnya, DD tahun 2016 juga telah berhasil membangun jembatan sepanjang 511,9 Kilometer, pasar desa 1.819 unit, penahan tanah 38.184 unit, tambatan bahtera 1.373 unit, air higienis 16.295 unit, sumur 14.034 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.296 unit, Polindes 3.133 unit, dan MCK 37.368 unit.
"Sekarang laporan dana desa yang masuk gres 91 persen, lagi-lagi alasannya ialah konektifitas. Dari jumlah ini (hasil dana desa) masih sanggup bertambah lagi alasannya ialah laporan belum 100 persen. Mudah-mudahan dengan adanya konektifitas laporan dan data sanggup sempurna waktu," ujar Menteri Eko.
Namun demikian, Ia mengakui bahwa tingginya jumlah DD memang berisiko terhadap adanya masalah korupsi. Oleh alasannya ialah itu, pihaknya telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan DD.
"Laporan yang masuk ke Satgas (Satuan Tugas) dana desa sekitar 200. Setelah dimasukkan ke KPK, tidak hingga 50 yang jadi perkara," ungkap Menteri Eko.
Selain KPK, Ia juga menyebutkan bahwa DD diawasi oleh banyak sekali pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum, Satgas, Kementerian Keuangan, BPKP, NGO, dan masyarakat, sehingga penggunaannya akan benar-benar terpantau. "Karena duduk masalah transparansi ini penting," tegas Menteri Eko.
Berdasarkan data Kemendes PDTT, untuk alokasi DD tahun 2017 sendiri sebesar Rp60 triliun yang akan disalurkan kepada 74.910 desa, dengan asumsi masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp800,4 juta.
Bila pada tahun 2016 DD difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, Kemendes PDTT menyebut DD tahun 2017 akan difokuskan untuk peningkatan pendapatan desa melalui empat aktivitas prioritas, yakni Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, embung desa, dan sarana olahraga desa (Raga Desa).
Untuk tahun 2016 sendiri, DD yang disalurkan ialah sebesar Rp46,98 triliun, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,76 triliun. DD tersebut disalurkan untuk 74.754 desa di Indonesia, dengan asumsi setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp643,6 juta.
Menjawab keraguan atas aktivitas DD, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun menyebut bahwa DD tahun 2016 telah berhasil membangun sepanjang 66.884 Kilometer jalan desa, PAUD sebanyak 11.296 unit, dan Posyandu sebanyak 7.524 unit.
Demikian disampaikan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo ketika menghadiri pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Gedung Wantimpres, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Selanjutnya, DD tahun 2016 juga telah berhasil membangun jembatan sepanjang 511,9 Kilometer, pasar desa 1.819 unit, penahan tanah 38.184 unit, tambatan bahtera 1.373 unit, air higienis 16.295 unit, sumur 14.034 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.296 unit, Polindes 3.133 unit, dan MCK 37.368 unit.
"Sekarang laporan dana desa yang masuk gres 91 persen, lagi-lagi alasannya ialah konektifitas. Dari jumlah ini (hasil dana desa) masih sanggup bertambah lagi alasannya ialah laporan belum 100 persen. Mudah-mudahan dengan adanya konektifitas laporan dan data sanggup sempurna waktu," ujar Menteri Eko.
Namun demikian, Ia mengakui bahwa tingginya jumlah DD memang berisiko terhadap adanya masalah korupsi. Oleh alasannya ialah itu, pihaknya telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penggunaan DD.
"Laporan yang masuk ke Satgas (Satuan Tugas) dana desa sekitar 200. Setelah dimasukkan ke KPK, tidak hingga 50 yang jadi perkara," ungkap Menteri Eko.
Selain KPK, Ia juga menyebutkan bahwa DD diawasi oleh banyak sekali pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum, Satgas, Kementerian Keuangan, BPKP, NGO, dan masyarakat, sehingga penggunaannya akan benar-benar terpantau. "Karena duduk masalah transparansi ini penting," tegas Menteri Eko.
Berdasarkan data Kemendes PDTT, untuk alokasi DD tahun 2017 sendiri sebesar Rp60 triliun yang akan disalurkan kepada 74.910 desa, dengan asumsi masing-masing mendapatkan dana sebesar Rp800,4 juta.
Bila pada tahun 2016 DD difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, Kemendes PDTT menyebut DD tahun 2017 akan difokuskan untuk peningkatan pendapatan desa melalui empat aktivitas prioritas, yakni Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUMDes, embung desa, dan sarana olahraga desa (Raga Desa).
Jpp.go.id