Bumdes Berjuang Melawan Kredit Macet
INFODES - Puluhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kulonprogo masih berjuang menghadapi sejumlah problem kredit macet. 
Kasubag Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kulonprogo, Pratiwi Ngasaratun mengungkapkan, kredit macet menjadi problem yang dialami oleh banyak BUMDes mengingat dominan BUMDes di Kulonprogo mempunyai unit perjuangan jasa keuangan.
Kegiatan simpan pinjam menjadi salah satu aktivitas yang banyak dilakukan. Sementara itu, aktivitas penagihan menemui kendala, lantaran budaya masyarakat dan topografi permukiman yang berbukit.
Untuk menyiasatinya, jajarannya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan penagihan. Tahapan yang ditempuh, mencatat nama dan alamat debitur.
Apabila mereka merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka Pemkab diminta untuk menagihkan. Begitu juga ketika debitur merupakan pegawapemerintah TNI atau Kepolisian.
"Kalau contohnya alasan budaya yang dimiliki masyarakat, itu yang masih kami gali terus solusinya.
Salah satunya dengan mengambil praktik terbaik dari sejumlah BUMDes yang mempunyai problem serupa namun berhasil mengatasinya, kemudian ditiru penerapannya," ungkapnya, Minggu (30/7/2017).
Pratiwi menambahkan, problem kredit macet berpotensi menciptakan BUMDes sakit. Hal ini terlihat dari hasil penilaian BUMDes tahap satu, dari dua tahap penilaian kesehatan.
Total dari 87 BUMDes, gres sekitar 57 BUMDes dinyatakan sehat. Kesehatan BUMDes tersebut dinilai mulai dari permodalan, rentabilitas, earning ratio dan sejumlah indikator lain. BUMDes di masa sekarang, sanggup mencegah sejumlah problem krusial akhir kredit macet, imbuh dia.
Dengan cara membangun sejumlah unit perjuangan yang riil, diadaptasi dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Sehingga, kalaupun terjadi problem kredit macet pada unit perjuangan keuangan, tidak akan mengganggu unit perjuangan lainnya, BUMDes menjadi tetap sehat.
Dalam hal ini, BUMDes serupa layaknya sebuah perusahaan induk yang membawahi sejumlah unit usaha.
"Tapi harus diawali dengan analisis kelayakan usaha, di tahap ini kami melaksanakan sejumlah pelatihan dan memperlihatkan dorongan. Kami juga memperlihatkan semacam workshop untuk peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan Kepala Desa, serta bimbingan teknis," ungkapnya.
Kepala Desa Salamrejo, Dani Pristiawan mengungkapkan, BUMDes di desanya ketika ini bukan hanya bergerak dalam unit perjuangan keuangan. Melainkan juga penjualan perabot rumah tangga, voucher listrik dan lainnya.
Ke depan, ia dan masyarakat akan menggali lebih jauh potensi yang dimiliki oleh desa, Untuk kemudian mendirikan sejumlah unit usaha, dengan keterlibatan warga setempat. Alasannya, unit perjuangan yang dimiliki BUMDes sanggup menjadi motor pelopor perekonomian warga.(Sumber: Bisnis.com)
Kegiatan simpan pinjam menjadi salah satu aktivitas yang banyak dilakukan. Sementara itu, aktivitas penagihan menemui kendala, lantaran budaya masyarakat dan topografi permukiman yang berbukit.
Untuk menyiasatinya, jajarannya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan penagihan. Tahapan yang ditempuh, mencatat nama dan alamat debitur.
Apabila mereka merupakan Pegawai Negeri Sipil, maka Pemkab diminta untuk menagihkan. Begitu juga ketika debitur merupakan pegawapemerintah TNI atau Kepolisian.
"Kalau contohnya alasan budaya yang dimiliki masyarakat, itu yang masih kami gali terus solusinya.
Salah satunya dengan mengambil praktik terbaik dari sejumlah BUMDes yang mempunyai problem serupa namun berhasil mengatasinya, kemudian ditiru penerapannya," ungkapnya, Minggu (30/7/2017).
Pratiwi menambahkan, problem kredit macet berpotensi menciptakan BUMDes sakit. Hal ini terlihat dari hasil penilaian BUMDes tahap satu, dari dua tahap penilaian kesehatan.
Total dari 87 BUMDes, gres sekitar 57 BUMDes dinyatakan sehat. Kesehatan BUMDes tersebut dinilai mulai dari permodalan, rentabilitas, earning ratio dan sejumlah indikator lain. BUMDes di masa sekarang, sanggup mencegah sejumlah problem krusial akhir kredit macet, imbuh dia.
Dengan cara membangun sejumlah unit perjuangan yang riil, diadaptasi dengan potensi yang ada di masing-masing desa. Sehingga, kalaupun terjadi problem kredit macet pada unit perjuangan keuangan, tidak akan mengganggu unit perjuangan lainnya, BUMDes menjadi tetap sehat.
Dalam hal ini, BUMDes serupa layaknya sebuah perusahaan induk yang membawahi sejumlah unit usaha.
"Tapi harus diawali dengan analisis kelayakan usaha, di tahap ini kami melaksanakan sejumlah pelatihan dan memperlihatkan dorongan. Kami juga memperlihatkan semacam workshop untuk peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan Kepala Desa, serta bimbingan teknis," ungkapnya.
Kepala Desa Salamrejo, Dani Pristiawan mengungkapkan, BUMDes di desanya ketika ini bukan hanya bergerak dalam unit perjuangan keuangan. Melainkan juga penjualan perabot rumah tangga, voucher listrik dan lainnya.
Ke depan, ia dan masyarakat akan menggali lebih jauh potensi yang dimiliki oleh desa, Untuk kemudian mendirikan sejumlah unit usaha, dengan keterlibatan warga setempat. Alasannya, unit perjuangan yang dimiliki BUMDes sanggup menjadi motor pelopor perekonomian warga.(Sumber: Bisnis.com)