Menyerupai Apa Seharusnya Struktur Bumdesa?
Badan Usaha Milik Desa - Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) termasuk dalam empat prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017. Adapun ke empat agenda prioritas tersebut yakni penerapkan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Pembangunan Embung, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Membangun Sarana Olahraga Desa.
Adapun susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari; (a) Penasehat; (b) Pelaksana Operasional; dan (c) Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan organisasi BUMDes sanggup memakai penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 |
| Struktur Organisasi BUM Desa/Berdesa |
UU No 6 Tahun 2014 perihal Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ialah tubuh perjuangan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara eksklusif yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan perjuangan lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Sedangkan dalam Permendesa PDTT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUM Desa sanggup terdiri dari unit-unit perjuangan yang berbadan hukum. Keberadaan unit perjuangan yang berbadan aturan tersebut sanggup berupa forum bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
Kepala Desa secara ex officio menjabat sebagai Penasihat BUMDes. Sebagai penasihat, kepala desa mempunyai kewajiban dan kewenangan. Lalu, menyerupai apa seharusnya struktur BUM Desa itu? Berikut ulasannya menyerupai dilansir dari berdesa.com.
Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ialah salah satu kunci keberhasilan BUMDesa sebagai sebuah lembaga. Konsep struktur yang mempunyai kejelasan kiprah dan wewenang sangat memilih proses kerja forum ini. Tapi tentu saja juga sangat dipengaruhi kualifikasi person orang-orang yang duduk di sana. Seperti apakah sebaiknya bentuk struktur BUMDesa?
Setidaknya ada tiga posisi yang paling penting yakni Ketua atau direktur, sekretaris dan bendahara. Anda bisa membuat istilah lain untuk tiga posisi ini. Tetapi yang niscaya fungsi ketua terang sangat sentral alasannya menjadi nahkoda yang akan memimpin jalannya lembaga. Karena BUMDesa lekat dengan kepentingan perjuangan maka seorang ketua haruslah mempunyai visi perjuangan yang besar lengan berkuasa sekaligus bisa melaksanakan konsolidasi sosial alias mempunyai kemampuan pendekatan pada masyarakat.
Sekretaris berfungsi bukan hanya mencatat hasil rapat saja melainkan harus pula bisa membuat rancangan bagaimana hasil rapat harus didelegasikan pada bagian-bagian yang berkaitan. Sekretaris juga menghubungkan seluruh catatan proses kinerja perusahaan menjadi sebuah konsepsi yang ‘nyambung’ satu sama lain. Jadi, sekretaris bukan hanya salahsatu penerima rapat yang hanya mencatat hasil rapat saja.
Fungsi bendahara sudah sangat umum, mempunyai tanggungjawab mengenai keuangan lembaga. Tetapi berbeda dengan fungsi bendahara pada organisasi menyerupai kelompok arisan RT, bendahara BUMDesa haruslah mempunyai kemampuan mengatur lalu-lintas uang yang masuk ke kas besar BUMDesa untuk kemudian didistribusikan ke banyak sekali kebutuhan keuangan mulai dari gaji, membayar pengeluaran rutin sampai memilih besaran rupiah untuk biaya operasional usaha.
Fungsi bendahara sangat penting dalam BUMDesa alasannya berfungsi sebagai manajer keuangan yang akan mengatur banyak sekali alur pendapatan dari banyak sekali unit perjuangan yang dijalankan sekaligus memilih modal kerja bagi usaha-usaha itu. Termasuk pula harus mempunyai kemampuan membaca peluang dikala BUMDesa akan melaksanakan pengembangan usaha.
Catatan pentingnya adalah, para pengurus BUMDesa ini haruslah orang-orang yang mempunyai dua kemampuan sekaligus yakni bisa dalam menjalankan kiprah dan tanggungjawab sesuai posisinya tadi sekaligus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik pada semua orang di desa mulai dari struktur pemerintahan, para pelaku perjuangan yang menjadi kawan BUMDesa sampai konsumen dari usaha-usaha yang dijelankan BUMDesa.
Banyak perjuangan BUMDesa runtuh pada bulan-bulan pertama perjuangan mereka meluncur alasannya yang duduk pada struktur ini sama sekali tidak paham bisnis atau usaha. Alih-alih berpikir usaha, malah sebagian besar dari mereka duduk di dalam struktur inti alasannya kedekatan mereka dengan Kepala Desa. Alhasil, perjuangan yang mulai dijalankan BUMDesa segera mati dalam hitungan bulan. Bagaimana bisa orang yang tidak paham dunia perjuangan menjadi penentu kebijakan forum yang fokus pada usaha?
Setelah tiga posisi struktur ini, kebutuhan struktur kemudian menyesuaikan dengan jenis perjuangan yang dijalankan. Misalnya, jikalau BUMDesa membuka perjuangan pada retail contohnya mendirikan minimarket misalnya, maka di bawah ketiga struktur tadi harus diciptakan posisi ‘Manajer Perdagangan dan Jasa’ misalnya. Si Manajer ini bakal bertanggungjawab menjalankan sekaligus menyebarkan perjuangan dagang dan jasa yang dikembangkan BUMDesa menyerupai minimarket dan banyak sekali perjuangan jasa sepert penyewaan tenda, mesin traktor dan sebagainya.
Manajer Simpan Pinjam bakal bertanggungjawab ada jalankan perjuangan simpan-pinjam dengan segala urusan yang berkait dengan simpan pinjam menyerupai menjalin hubungan dengan bank atau investor yang lain yang mejadi kawan dari forum perjuangan keuangan itu.
Para manajer bekerja pada wilayah operasional artinya merekalah yang bertanggungjawab terhadap alan dan tidaknya perjuangan yang dikembangkan BUMDesa. Kualifikasi manajer ialah orang yang mempunyai kecakapan khusus di bidang yang menjadi tanggungjawabnya.
Seluruh sistem kerja forum ini harus berada dalam pengawasan menyeluruh yang dilakukan oleh tim pengawas yang biasanya terdiri dari tiga orang. Selain mengawasi jalannya sistem administrasi kerja BUMDesa, Tim Pengawas juga menjalankan fungsi mengawasi jalannya organisasi dari kacamata luar. Soalnya, biasanya orang yang berada di dalam struktur sebuah forum atau organisasi kesulita menilai kinerjanya sendiri.
Permodalan perjuangan juga masih menjadi hambatan di banyak desa yang mempunyai BUMDesa. Ada banyak kepala desa yang merasa harus hati-hati mengucurkan modal untuk BUMDesa sehingga mengucurkannya dalam bentuk kecil-kecil. Ini sangat beresiko alasannya logika modal perjuangan berbeda dengan ogika agenda pembangunan desa. Dalam dunia perjuangan duduk perkara permodalan menjadi sangat krusial. Misalnya, ada banyak kepala desa desa yang mencairkan dana perjuangan secara ‘prethal-prethil’ sehingga justru menjadi duduk perkara untuk dikembangkan.
Padahal dalam dunia perjuangan modal harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran yang telah dipatok tim manajemen. Misalnya, bagaimana bisa BUMDESA bisa mendirikan toko atau minimarket dengan baik kalau si kepala desa menurunkan dana hanya 15 juta tiap kali perjuangan mau memulai. Konsumen tidak bisa menunggu. Bagaimana bisa sebuah toko diserbu pembeli jikalau barang yang dijual hanya segelintir saja. Padahal dananya sudah ada kenapa harus di persulit untuk mengeluarkannya?