Ketua Satgas Dana Desa: Banyak Kades Yang Belum Dapat Buat Rapb Desa

INFODES - Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Riyanto menyebut masih banyak kepala desa yang tidak sanggup menciptakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa. Hal ini menciptakan sejumlah kepala desa tersandung problem hukum. 
Ketua Satgas Dana Desa Bibit Samad Riyanto menyebut masih banyak kepala desa yang tidak bi  Ketua Satgas Dana Desa: Banyak Kades yang Belum Bisa Buat RAPB Desa
APBDES-Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
Menurut dia, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus menciptakan pembinaan sekala nasional biar kepala desa tidak lagi kesulitan melaksanakan perencanaan penggunaan anggaraanto Dana Desa yang diberikan pemerintah.


”Dengan pembinaan dibutuhkan kepala desa sanggup merencanakan secara sempurna penggunaan Dana Desa yang diberikan sehingga meminimalisir kesalahan penggunaan yang menjadikan tersandung perkara hukum,” kata beliau ketika mendampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo mengunjungi sejumpah desa di wilayah perbatasan Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (17/08/2017).

Bibit mengatakan, Dana Desa sebaiknya tidak dipakai untuk acara fisik semata, tetapi juga untuk acara yang sanggup menunjukkan efek perputaran ekomoni bagi desa.

Menurut dia, 4 jadwal unggulan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah memilih produk unggulan pedesaan, BUMDes, pembangunan sarana olah raga desa dan embung desa akan menjadikan sebuah desa menjadia desa berdikari nantinya.

"Dana desa ibaratnya kita tidak diberi ikan tapi diberi pancing. Kaprikornus dengan 4 jadwal itu sanggup menerima hasil dari pengelolaan itu, sehingga balasannya sanggup dikembangkan," katanya.

Terkait anggaran pengawasan dari Satgas Dana Desa berdasarkan Bibit Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal seharusnya mengalokasikan anggaran tersendiri di luar Dana Desa sehingga tidak mensugesti anggaran yang diperuntukkan untuk desa tersebut.

"Kalalu ini mau djalankan dengan benar, ini seharusnya dianggarkan sendiri dari kementerian desa,” ucapnya. (*)

Sumber: Kompas.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel