INFODES - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta semoga dana desa yang disalurkan pemerintah dipakai secara sempurna untuk kemaslahatan warga desa.
Hal tersebut disampaikan Syarif di hadapan para kepala desa dan lurah teladan yang ikut Lomba Desa dan Kelurahan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/8/2017) ibarat dilansir kompas.com.
Para kades dan lurah teladan itu mendatangi Gedung KPK untuk mendengar instruksi dan training terkait pencegahan korupsi.
Syarif menyebutkan, tahun ini pemerintah menggelontorkan dana desa sekitar Rp 60 triliun. Tahun depan, jumlahnya sanggup meningkat dua kali lipat.
Ia mengatakan, semakin banyak anggaran dana desa, potensi penyalahgunaan sanggup terjadi. Oleh alasannya ialah itu, para kades dan lurah teladan yang hadir diingatkan untuk memakai dana desa dengan tepat.
"Saya berharap alasannya ialah Bapak dan Ibu yang ke sini berprestasi, (jadi) di kasih uang (dana desa) berapa pun sanggup untuk kebajikan dan kemaslahatan warga desa," kata Syarif.
Syarif mencontohkan, dikala menjadi koordinator kecamatan, ada seorang kepala desa yang meminta pendapatnya soal pembangunan gapura di desa. Gapura itu akan dilengkapi jam.
Syarif menilai hal itu bagus. Akan tetapi, di dikala bersamaan, warga desa membutuhkan MCK.
"Masyarakatnya mohon maaf buang air di pinggir sungai. Saya bilang, mana yang lebih penting, bikin MCK atau gapura," kata Syarif.
Kepala desa, kata Syarif, menyampaikan bahwa gapura yang lebih penting. Alasannya, si kepala desa ingin gapura itu sanggup dilihat oleh camat.
Dengan pengalamannya itu, Syarif ingin mencontohkan bahwa seharusnya kepala desa mementingkan hal yang prioritas bagi warganya.
Apalagi, posisi kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Program dana desa ialah kegiatan yang tepat.
Akan tetapi, angka pengaduan terkait dana desa yang diterima KPK mulai Januari-Juni 2017 terbilang tinggi. Tercatat ada 459 laporan.
Ia menyoroti perkara dugaan suap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan terkait penanganan korupsi dana desa.
Suap tersebut melibatkan bupati serta pejabat dan seorang kepala desa di Pamekasan.
Dengan nada menyindir, Syarif menceritakan suap sebesar Rp 250 juta kepada Kajari itu untuk menutupi perkara korupsi dana desa yang nilai proyeknya lebih rendah dari nilai suap yakni Rp 100 juta.
Kajari disebut menolak menurunkan nilai suap tersebut. Ia menilai, perkara ibarat ini sudah kelewatan.
"Jadi kalau kita sanggup laporan ibarat itu, pergi tangkap saja, sudah kelewatan," ujar dia.(*)
