Menuju Musyawarah Nasional Bumdes : Mewujudkan Sinergitas, Upaya Kerjasama Multisektor Membangun Bumdes
Berbicara mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selalu melibatkan banyak sudut pandang. Daya tarik BUMDes bukan hanya menarik bagi desa itu sendiri akan tetapi juga pihak eksternal desa. 
Baca juga: Pentingnya Idealisme dalam Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
BUMDes diyakini mempunyai potensi besar untuk meningkatkan perekonomian di desa. Pemerintah pun sudah mencamtumkan dalam Nawa Cita yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini kemudian diperkuat dalam kegiatan kerja prioritas dari dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu berbagi BUMDes. Secara tidak pribadi BUMDes sendiri telah diakui oleh pemerintah sentra sebagai kegiatan strategis untuk mewujudkan nawa cita tersebut.
Hal itulah kemudian menciptakan BUMDes menjadi "primadona", dimana banyak sekali sektor berlomba-lomba untuk terlibat dalam upaya pengembangannya. Sebagai sebuah lembaga yang gres "dilahirkan", tentu saja pemerintah terus mengkaji dan menggali bentuk ideal BUMDes baik itu dari sisi kelembagaannya maupun kebermanfataannya.
Pada prosesnya, BUMDes selalu dikaitkan dengan logika pengelolaan BUMN di tingkat negara. Ataupun BUMD di tingkat Kabupaten. Bayang-bayang keduanya yang kemudian, menciptakan orang dengan mudahnya mengklaim bahwa BUMDes cukup menduplikat pengelolaan ala BUMN ataupun BUMD. Padahal cukup riskan melaksanakan duplikasi tersebut. Perlu diingat dan disadari bahwa BUMDes ini wilayah operasinya berada di desa. Desa sendiri telah diakui sebagai sebuah wilayah otonom di Indonesia. Sebelum memahami BUMDes, seharusnya terlebih dahulu memahami desa. Agar kita tidak latah mengklaim BUMDes itu saudara kembar BUMN.
Baca juga: Banyak Cara untuk Memperkuat Permodalan BUMDes.
Disisi lain, BUMDes juga sering dibandingkan dengan koperasi yang sudah terlebih dahulu hadir di desa. Koperasi dinilai sudah cocok dan kontekstual dengan masyarakat didesa. Sulit untuk kemudian melupakan tugas koperasi di desa. BUMDes kemudian selalu berada dibawah bayang-bayang koperasi. Padahal keduanya sanggup dihadirkan dalam teladan hubungan simbiosis mutualisme. BUMDes sanggup menimbulkan koperasi sebagai unit usaha, disatu sisi koperasi mendapat penambahan modal dari BUMDes melalui APBDes.
BUMDes mirip gelas kosong dimana banyak pihak berlomba-lomba untuk menuangkan minuman apa saja digelas itu. Gelas yang tadinya kosong itu kemudian menyajikan banyak minuman dengan penuh warna. Multitafsir pemaknaan terhadap BUMDes seharusnya dijadikan modal besar bagi pemerintah sentra untuk mengakomodir banyak sekali pihak. Dalam artian bahwa dikala ini sangat banyak pihak yang peduli dan ingin terlibat upaya pengembangan BUMDes.
Kepedulian inilah yang harus dikelola untuk kemudian diwujudkan dalam sebuah sinergitas. Jangan hingga kepedulian dan harapan untuk terlibat aktif dari banyak tersebut menimbulkan BUMDes sebagai arena berkompetisi. Berbeda dalam proses yaitu hal yang wajar, yang terpenting tujuannya sama yaitu berbagi dan menguatkan BUMDes ke depan.
Musyawarah Nasional (Munas) sanggup menjadi lembaga untuk menyatukan banyak sekali pihak dalam bingkai semangat berbagi BUMDes. Menyadari bahwa BUMDes itu harus mendapat tunjangan dari banyak sekali pihak, Munas kali ini mengangkat tema yaitu “Berbeda Bekerjasama”. Tujuannya sederhana yaitu bagaimana mengaktifkan semua sektor untuk turut serta berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes.
Sinergitas ABCGFM (Akademisi-Bisnis/Swasta-Community–Government–Financial Institution-Media) yaitu hal yang harus diwujudkan. Permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan tidak sanggup jikalau hanya ditanggung oleh pengelola BUMDes sendiri.
Akademisi sanggup memperlihatkan kajian konseptual, Pelaku bisnis sanggup memberika tunjangan teknis maupun materiil, komunitas ataupun LSM sanggup menjalin kemitraan untuk penguatan BUMDes, Pemerintah memperlihatkan kebijakan dan regulasi untuk mendukung BUMDes, Lembaga Keuangan bank maupun Non-bank sanggup berkonrtibusi dalam pengembangan perjuangan BUMDes, serta media sanggup membantu BUMDes untuk menjangkau terusan pasar yang lebih luas.
Musyawarah Nasional BUMDes seluruh Indonesia sudah sepatutnya menjadi lembaga untuk menyatukan "warna-warni" kepentingan dari banyak sekali pihak. Bukan dalam rangka untuk memaksakan penyeragaman, akan tetapi untuk memperlihatkan indahnya mengelola keberagaman. Karena kita berbeda, oleh hasilnya kita bekerjasama. (Sumber: bumdes.id)