Menteri Pdtt: Dana Desa Naik Lagi Tahun 2018
Ayo Bangun Desa - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjoyo mengungkapkan dana desa yang dikucurkan pemerintah pada 2018 bakal naik lagi sampai mencapai sekitar Rp120 triliun.
 |
| Mendes PDTT, Eko Putro Sandjoyo |
"Tahun ini dana desa yang dikucurkan sebesar Rp60 triliun dengan rata-rata per desa mendapatkan sebesar Rp800 juta. Dan, tahun depan ada rencana dinaikkan lagi menjadi Rp120 triliun dan setiap desa mendapatkan sebesar Rp1 miliar lebih," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjoyo ketika memaparkan kinerja Kemendes PDTT di depan penerima obrolan kepala desa dan lurah se-Kabupaten Malang dan Kota Batu di Universitas Islam Malang (Unisma) di Malang, Jawa Timur, Senin (27/3).
Menurut Menteri, dana desa yang dikucurkan ke desa-desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2015, dana yang dikucurkan sebesar Rp20,76 triliun atau rata-rata per desa mendapatkan sebesar Rp280,3 juta.
Pada 2016, meningkat menjadi Rp46,98 triliun dan setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp643,6 juta. Pada 2017, dana desa yang disalurkan pemerintah mencapai Rp60 triliun dan setiap desa mendapatkan sebesar Rp800 juta. "Tahun depan ada rencana dinaikkan lagi alasannya ialah untuk mengejar pembangunan infrastruktur maupun nonfisik yang ada di desa," jelasnya.
Ia mengakui dana desa kuat cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perembesan tenaga kerja nasional, bahkan sata statistik mencatat bahwa pada 2016, dana desa berkontribusi sebesar 0,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB), penyumbang 0,04 persen dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta ment=yerap tenaga kerja sampai mencapai 2,34 juta jiwa.
Pada tahun ini, lanjutnya, Kemendes PDTT mempunyai empat aktivitas prioritas, yakni produk unggulan desa atau produk unggulan tempat perdesaan. "Kami minta setiap daerah segera memilih produk unggulan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan membuka kesempatan kerja secara luas," ujarnya.
Selain itu, katanya, aktivitas prioritas lainnya ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mesuin penggagas ekonomi rakyat. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah BUMDes meningkat tajam, yakni pada 2014 hanya 1.022 unit dan ketika ini sudah mencapai 18.466 unit.
Untuk mengakomodasi BUMDes yang jumlahnya terus meningkat itu, lanjutnya, pemerintah berinisiasi untuk membentuk satu holding, dimana Bulog sebagai leading sektornya. Dan, ada empat bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri yang menjadi pemegang saham utama holding tersebut.
"Holding BUMDes inilah yang nanti akan mengontrol seluruh BUMDes di Tanah AIr, baik dari segi manajemen, SDM maupun produktivitas. Kami berharap dengana danya holding ini, ribuan jaringan BUMDes bisa menjadi perusahaan besar setara internasional," jelasnya.
Selain dua prioritas tersebut, dua prioritas Kemendes PDTT lain yang bakal dituntaskan pada tahun ini ialah membangun embung air desa dan membuat sarana olahraga desa (Raga Desa).
Menurut Menteri, dana desa yang dikucurkan ke desa-desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2015, dana yang dikucurkan sebesar Rp20,76 triliun atau rata-rata per desa mendapatkan sebesar Rp280,3 juta.
Pada 2016, meningkat menjadi Rp46,98 triliun dan setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp643,6 juta. Pada 2017, dana desa yang disalurkan pemerintah mencapai Rp60 triliun dan setiap desa mendapatkan sebesar Rp800 juta. "Tahun depan ada rencana dinaikkan lagi alasannya ialah untuk mengejar pembangunan infrastruktur maupun nonfisik yang ada di desa," jelasnya.
Ia mengakui dana desa kuat cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perembesan tenaga kerja nasional, bahkan sata statistik mencatat bahwa pada 2016, dana desa berkontribusi sebesar 0,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB), penyumbang 0,04 persen dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta ment=yerap tenaga kerja sampai mencapai 2,34 juta jiwa.
Pada tahun ini, lanjutnya, Kemendes PDTT mempunyai empat aktivitas prioritas, yakni produk unggulan desa atau produk unggulan tempat perdesaan. "Kami minta setiap daerah segera memilih produk unggulan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan membuka kesempatan kerja secara luas," ujarnya.
Selain itu, katanya, aktivitas prioritas lainnya ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mesuin penggagas ekonomi rakyat. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah BUMDes meningkat tajam, yakni pada 2014 hanya 1.022 unit dan ketika ini sudah mencapai 18.466 unit.
Untuk mengakomodasi BUMDes yang jumlahnya terus meningkat itu, lanjutnya, pemerintah berinisiasi untuk membentuk satu holding, dimana Bulog sebagai leading sektornya. Dan, ada empat bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri yang menjadi pemegang saham utama holding tersebut.
"Holding BUMDes inilah yang nanti akan mengontrol seluruh BUMDes di Tanah AIr, baik dari segi manajemen, SDM maupun produktivitas. Kami berharap dengana danya holding ini, ribuan jaringan BUMDes bisa menjadi perusahaan besar setara internasional," jelasnya.
Selain dua prioritas tersebut, dua prioritas Kemendes PDTT lain yang bakal dituntaskan pada tahun ini ialah membangun embung air desa dan membuat sarana olahraga desa (Raga Desa).
Republika.co.id