Apakah Bpd Boleh Menjadi Pengawas Bumdes?

Badan Usaha Milik Desa memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu filosofi bumdes kelahirannya yaitu tidak mengambil alih acara ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi membuat yang baru, menunjukkan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sudah ada.

Pembentukan Bumdes termasuk dalam kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ihwal Desa.

Dalam Pasal 89 UU Desa disebutkan, Desa sanggup mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bumdes sanggup menjalankan perjuangan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil perjuangan Bumdes dimanfaatkan untuk pengembangan perjuangan dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian tunjangan untuk masyarakat miskin melalui hibah, tunjangan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bentuk Organisasi Pengelolaan Bumdes?

Organisasi Pengelolaan BUMDes terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa. Dengan Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola Bumdes terdiri dari:

(a) Penasehat 
(b) Pelaksana Operasional, dan 
(c) Pengawas.

Penasehat Bumdes 

Penasehat Bumdes secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan (Permendes No. 4/2015 Pasal 11). 

Lalu, apa saja Kewajiban dan Wewenang Penasehat BUMDes?

Kewajiban Penasehat BUMDes

1. Memberikan hikmah kepada Pelaksana Operasional dalam melakukan pengelolaan BUM Desa;
2. Mmemberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Wewenang Penasehat BUMDes

1. Meminta klarifikasi dari Pelaksana Operasional mengenai problem yang menyangkut pengelolaan perjuangan Desa; dan 
2. Melindungi perjuangan Desa terhadap hal-hal yang sanggup menurunkan kinerja BUM Desa.

Pelaksana Operasional BUMDes

Tugas Pelaksana Operasional Bumdes yaitu mengurus dan mengelola Bumdes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD ART Bumdes (Pasal 12 ayat 1).

Kewajiban Pelaksana Operasional Bumdes: 

1. Pelaksana operasional Bumdes berkewajiban melakukan dan menyebarkan Bumdes biar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. Menggali dan memanfaatkan potensi perjuangan ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Wewenang Pelaksana Operasional Bumdes:

1. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit perjuangan BUM Desa setiap bulan;
2. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit perjuangan BUM Desa setiap bulan;
3. memberikan laporan perkembangan unit-unit perjuangan BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pengawas Bumdes? 

Pengawas Bumdes yakni orang yang mewakili kepentingan masyarakat (Pasal 15 ayat 1 Permendes No.4/2015).

Susunan Kepengurusan Pengawas Bumdes terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua merangkap anggota
3. Sekretaris merangkap anggota
4. Anggota

Pengawas Bumdes berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja Bumdes sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Pengawas Bumdes juga berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

1. Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan perjuangan dari BUM Desa; dan
3. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Yang menjadi pertanyaan disini yakni Apakah BPD boleh menjadi Pengawas BUMDes? 

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di lapangan. Ada yang bilang BPD tidak boleh menjadi pengawas Bumdes. 

Ada pula yang beropini BPD sebagai pengawas Bumdes. Mereka beropini BPD merupakan kumpulan orang-orang yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa.  

Dan kalau kita merujuk kepada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 ihwal Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Khususnya Pasal 26, disana tidak dihentikan anggota BPD menjadi pengawas BUMDes. 

Dalam 9 Larangan Bagi Anggota BPD. Salah satunya yaitu anggota BPD dihentikan merangkap sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian tanggapan tentang Apakah BPD Boleh Menjadi Pengawas BUMDes? Dan untuk lebih jelasnya, silahkan ditanyakan kepada hebat aturan dan pegiat desa. 

**Kalau salah mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat.

Share this post