Menteri Marwan: Apdesi Harus Lebih Kreatif Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Desa
GampongRT - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mendorong biar Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebagai organisasi para Kepala Desa se Indonesia lebih aktif dan kreatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat desa di segala bidang.
Pasalnya, semenjak lahirnya UU Desa, mandat otonomi luas sudah diberikan kepada masyarakat desa untuk aktif melaksanakan pembangunan. Jika mandat ini dihayati, maka akan muncul rasa tanggung jawab karena terjadi bergeseran besar dalam proses pembangunan. Mulai dari perencanaan sampai sanksi di lapangan.
"Karena tanggung jawab yang besar, maka konsekuensinya juga besar. Pemerintah sentra pun sudah menunjukkan afirmasi kepada desa berupa politik fiskal dengan porsi khusus, sehingga ketika ini mulai dirasakan adanya pergeseran politik fiskan nasional," ujar Marwan, di Jakarta, menyerupai dukutip dari Kemendesa, Jum'at (7/8).
Pasalnya, semenjak lahirnya UU Desa, mandat otonomi luas sudah diberikan kepada masyarakat desa untuk aktif melaksanakan pembangunan. Jika mandat ini dihayati, maka akan muncul rasa tanggung jawab karena terjadi bergeseran besar dalam proses pembangunan. Mulai dari perencanaan sampai sanksi di lapangan.
"Karena tanggung jawab yang besar, maka konsekuensinya juga besar. Pemerintah sentra pun sudah menunjukkan afirmasi kepada desa berupa politik fiskal dengan porsi khusus, sehingga ketika ini mulai dirasakan adanya pergeseran politik fiskan nasional," ujar Marwan, di Jakarta, menyerupai dukutip dari Kemendesa, Jum'at (7/8).
Menurut Marwan, dalam posisi desa yang sudah sangat leluasa menjalankan kebijakan pembangunan, para Kepala Desa lebih kreatif memperjuangkan hal-hal strategis yang sanggup menguntungkan desa, terutama ketika berhadapan dengan forum lain maupun korporasi besar yang masuk ke desa.
"Apalagi, Desa kini tergabung sebuah organisasi yang sanggup menampung dan memberikan aspirasi ialah Apdesi, aku berharap Apdesi menjadi institusi yang menjalankan hal-hal strategis. Jangan hanya melihat dana desa saja, kemudian tidak mengurus hal lain yang bekerjsama sangat strategis," jelasnya.
Marwan mengatakan, bijakan nasional di bidang pertanian ketika ini juga berpotensi menimbulkan desa sebagai lokasi eksploitasi semata, tanpa ada laba memadai bagi masyarakat desa. "Dalam kondisi ini, Apdesi harus sanggup berperan, bagaimana caranya biar posisi desa dalam kebijakan pertanian menguntungkan masyarakat. Kalau ini berhasil, dampaknya ke desa akan sangat besar," ujarnya.
Contoh lain, lanjut Marwan, Apdesi sanggup melaksanakan advokasi terhadap kebijakan perdagangan yang sanggup menggerus ekonomi desa. Apdesi sanggup eksklusif menembus Kementerian Perdagangan biar kebijakan-kebijakan perdagangan sanggup menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, bukan malah melumpuhkannya.
Demikian juga dengan kebijakan perbankan. Selama ini masyarakat desa sudah dijejali dengan pinjaman-pinjaman yang bunganya memberatkan. Berbeda dengan korporasi besar yang mempunyai agunan berpengaruh kemudian menerima dukungan dengan bunga yang lebih kecil. "Dalam kebijakan menyerupai ini, Apdesi sanggup melaksanakan advokasi supaya kebijakan perbankan lebih menguntungjkan dan berpihak pada masyarakat desa," kata Marwan.
"Ini semua gres contoh-contoh saja. Sangat banyak kebijakan lain yang sanggup diperjuangkan Apdesi untuk kepentingan masyarakat desa, termasuk ketika berhadapan dengan korporasi besar yang masuk ke desa. Dengan demikian, fokusnya bukan hanya ke Kementerian Desa yang memang sudah konkret memperjuangkan desa, namun juga ke semua forum yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan desa-desa di Indonesia," tandasnya.
"Apalagi, Desa kini tergabung sebuah organisasi yang sanggup menampung dan memberikan aspirasi ialah Apdesi, aku berharap Apdesi menjadi institusi yang menjalankan hal-hal strategis. Jangan hanya melihat dana desa saja, kemudian tidak mengurus hal lain yang bekerjsama sangat strategis," jelasnya.
Marwan mengatakan, bijakan nasional di bidang pertanian ketika ini juga berpotensi menimbulkan desa sebagai lokasi eksploitasi semata, tanpa ada laba memadai bagi masyarakat desa. "Dalam kondisi ini, Apdesi harus sanggup berperan, bagaimana caranya biar posisi desa dalam kebijakan pertanian menguntungkan masyarakat. Kalau ini berhasil, dampaknya ke desa akan sangat besar," ujarnya.
Contoh lain, lanjut Marwan, Apdesi sanggup melaksanakan advokasi terhadap kebijakan perdagangan yang sanggup menggerus ekonomi desa. Apdesi sanggup eksklusif menembus Kementerian Perdagangan biar kebijakan-kebijakan perdagangan sanggup menumbuhkan ekonomi masyarakat desa, bukan malah melumpuhkannya.
Demikian juga dengan kebijakan perbankan. Selama ini masyarakat desa sudah dijejali dengan pinjaman-pinjaman yang bunganya memberatkan. Berbeda dengan korporasi besar yang mempunyai agunan berpengaruh kemudian menerima dukungan dengan bunga yang lebih kecil. "Dalam kebijakan menyerupai ini, Apdesi sanggup melaksanakan advokasi supaya kebijakan perbankan lebih menguntungjkan dan berpihak pada masyarakat desa," kata Marwan.
"Ini semua gres contoh-contoh saja. Sangat banyak kebijakan lain yang sanggup diperjuangkan Apdesi untuk kepentingan masyarakat desa, termasuk ketika berhadapan dengan korporasi besar yang masuk ke desa. Dengan demikian, fokusnya bukan hanya ke Kementerian Desa yang memang sudah konkret memperjuangkan desa, namun juga ke semua forum yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan desa-desa di Indonesia," tandasnya.