Wo, Indek Kesejahteraan Rakyat Aceh Berada Di Urutan 21 Dari 33 Provinsi
Kendati dengan kategori Sejahtera Bawah, namun perkembangan IKRAR Aceh selama periode 2009- 2014 nilainya meningkat dari 46,39 menjadi 52,55, mengacu data BPS secara umum ada kecenderungan yang meningkat pada semua dimensi IKRAR, dimensi keadilan sosial mempunyai capaian paling tinggi dibanding dengan dua dimensi lain yakni ekonomi dan demokrasi.
Sementara, Nilai Dimensi Keadilan Ekonomi di Aceh masih berada pada kategori kurang sejahtera Atas, sedangkan untuk dimensi keadilan Demokrasi berada pada kategori sejahtera bawah. Seperti dilansir dari website kemenkopmk.go.id.
Perhitungan kesejahteraan rakyat Aceh ini dilakukan dengan memakai menggunakan banyak indikator untuk mendapat pembobotan nilai. Dalam hal ini Kemenko PMK ibarat yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, I Nyoman Shuida, di Aceh mengemukakqn pentingnya IKRAR Indeks untuk mengukur tingkat Kesejahteraan Rakyat di Indonesia.
Dimensi Keadilan sosial menjamin bagaimana kualitas hidup warga, Dimensi Keadilan Ekonomi menjamin kesempatan berusaha/hak atas pekerjaan serta Dimensi keadilan Demokrasi dan Tata Kelola menjamin kedaulatan warga dan terpenuhinya layanan dasar.
Manfaat IKRAR diperlukan sanggup menjadi dasar pola dalam perencanaan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun kawasan ,dan memantau maupun mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan serta mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakqn pembangunan.
Pertemuan FGD pemanfaatan IKRAR di Aceh merupakan aktivitas Kedeputian 7 Kemenko PMK yang secara menyeluruh terus disosialisasikan di kawasan dengan peninjauan ulang IKRAR yang menjadi pertimbangan, ialah perubahan di tingkat nasional, perubahan di tingkat global serta informasi lain.
Pelaksanaan FGD IKRAR di Provinsi Aceh diikuti para perencana dan komponen kebijakan di SKPD, akademisi serta narasumber Kepala Biro Perencanaan KLN Kemenko PMK Wijaya Kusumah, Subdit Indikator Statistik Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, Riyadi dan juga Aliansi Strategis untuk Pencapaian Kesejahteraan dan Strategic Alliance for Prosperity Achievement (SAPA), Eko Putranto.
Manfaat IKRAR diperlukan sanggup menjadi dasar pola dalam perencanaan kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun kawasan ,dan memantau maupun mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan serta mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakqn pembangunan.
Pertemuan FGD pemanfaatan IKRAR di Aceh merupakan aktivitas Kedeputian 7 Kemenko PMK yang secara menyeluruh terus disosialisasikan di kawasan dengan peninjauan ulang IKRAR yang menjadi pertimbangan, ialah perubahan di tingkat nasional, perubahan di tingkat global serta informasi lain.
Pelaksanaan FGD IKRAR di Provinsi Aceh diikuti para perencana dan komponen kebijakan di SKPD, akademisi serta narasumber Kepala Biro Perencanaan KLN Kemenko PMK Wijaya Kusumah, Subdit Indikator Statistik Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, Riyadi dan juga Aliansi Strategis untuk Pencapaian Kesejahteraan dan Strategic Alliance for Prosperity Achievement (SAPA), Eko Putranto.