Menteri Desa Rencanakan Lembaga Internasional Pembangunan Pedesaan
Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu terkait penyelenggaraan The 33 FAO Asia and The Pacific Regional Conference (APRC) di Putrajaya, Malaysia.
"Dalam konfrensi itu nantinya akan membahas mengenai pembangunan daerah tertinggal (rural devwlopment). Itu sesuai dengan kiprah dan fungsi dari kementerian kami," ujar Marwan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/2).
Dalam pertemuan tersebut, Marwan menjelaskan bahwa di Indonesia ada 74.547 desa dan 122 daerah tertinggal, serta 144 tempat transmigrasi yang sebagian besar berbasis pertanian dan sebagian kecil lainnya berbasis perikanan, kehutanan, kerajinan dan pariwisata.
"Adapun acara pembangunan desa bersama FAO dan ILO, kami mempunyai jadwal bertajuk Decent Work for Food Security and Sutainable Rutal Development (DWFFSSRD)," ujarnya.
Menteri Desa yang pertama semenjak Indonesia merdeka ini berharap, pertemuan regional dengan Dubes Malaysia sanggup dilanjutkan dengan kerjasama dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar, yang berdasarkan Marwan mempunyai kesamaan dalam kiprah dan fungsi dengan Kementerian kami.
"Melalui penjajakan kerjasama tersebut, kami ingin saling mengembangkan metode dan upaya dalam meningkatkan kualitas desa. Kami berharap nantinya sanggup ditingkatkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU)," tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Marwan juga menginformasikan bahwa pada bulan Juli 2016, Kementerian Desa PDTT berencana mengadakan lembaga internasional pembangunan pedesaan.
"Kami berharap Menteri Kemajuan Luar Bandar sanggup hadir dan berpartisipasi dalam jadwal tersebut. Rencananya kami akan mengundang beberapa menteri negara dalam lingkup ASEAN dan Pasific, ibarat Thailand, Vietnam, Papua Nugini, Filiphina, Timor Leste, guna melaksanakan penyelarasan dalam pembangunan pedesaan dalam rangka mendukung MEA dan kerjasama lingkup Asia Pasifik," paparnya. (Kemendesa)