Apdesi Desak Presiden Gres Bentuk Kementerian Desa
GampongRT - Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia meminta presiden yang gres untuk membentuk kementerian khusus yang menangani permasalahan di tingkat desa dan kelurahan. Ketua Umum APDESI Suhardi Materei Yusuf menyampaikan bahwa proposal tersebut didasari atas permasalahan di tingkat desa yang menumpuk.
"Perlu ada institusi, setingkat kementerian khusus untuk desa biar problem di desa sanggup ditangani dengan baik," kata Suhardi kepada Tempo selepas Dialog Kebangsaan bertema "Dari Desa untuk Indonesia" di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juni 2014. (Baca juga: Mobil Rombongan Jokowi Tabrakan Beruntun)
Suhardi menyampaikan banyak permasalahan di banyak desa yang harus segera diselesaikan. Dia mencontohkan problem agraria yang mestinya jadi fokus utama pembangunan di desa. Menurut dia, dengan adanya kementerian khusus pemerintah desa, problem pertanian setidaknya bisa dikelola dengan baik.
Menurut Suhardi, desa merupakan penunjang pertama berkembangnya suatu negara. "Logikanya jikalau desa maju, kabupaten dan kota maju, dan seterusnya sampai tingkat negara," ujarnya. Karena itu, kata dia, pembentukan kementerian desa menjadi hal relevan.
Sekretaris Jenderal APDESI Ipin Arifin menyampaikan banyak potensi yang sanggup dikembangkan dari desa. Misalnya, kata dia, 68 persen dari 200 juta lebih penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Dari jumlah tersebut, 30 persennya berasal dari usia produktif.
"Artinya, potensi sumber daya insan di desa sangat besar dan menguntungkan jikalau dikembangkan," ujar Ipin. Namun, berdasarkan dia, kenyataan yang ada malah sebaliknya. "Potensi tersebut lari ke kota lantaran warga menganggap tinggal di desa tak menguntungkan."
Ipin menyebutkan potensi lain yang ada di desa, yakni investasi lahan dan sumber daya alam yang sangat kaya. Namun, kata dia, pemerintah desa tak bisa mengelola potensi tersebut lantaran terhambat problem kurangnya sumber daya insan dan minim teknologi. "Oleh alasannya ialah itu, desa selalu tertinggal," kata dia.
Budiman Sudjatmiko, anggota tim sukses calon pasangan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyampaikan pihaknya akan mendiskusikan hal tersebut. Menurut dia, proposal tersebut masuk nalar lantaran salah satu poin dalam visi-misi Jokowi-JK fokus pada pembangunan desa.
"Usulan tersebut akan digodok dulu, tapi wewenang pengadaan ada di tangan Pak Jokowi jikalau menang nanti," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Kubu pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa belum bisa dimintai balasan mengenai proposal ini. Ketua Umum Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi tak membalas telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo.
Sumber: Tempo.co
"Perlu ada institusi, setingkat kementerian khusus untuk desa biar problem di desa sanggup ditangani dengan baik," kata Suhardi kepada Tempo selepas Dialog Kebangsaan bertema "Dari Desa untuk Indonesia" di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juni 2014. (Baca juga: Mobil Rombongan Jokowi Tabrakan Beruntun)
Suhardi menyampaikan banyak permasalahan di banyak desa yang harus segera diselesaikan. Dia mencontohkan problem agraria yang mestinya jadi fokus utama pembangunan di desa. Menurut dia, dengan adanya kementerian khusus pemerintah desa, problem pertanian setidaknya bisa dikelola dengan baik.
Menurut Suhardi, desa merupakan penunjang pertama berkembangnya suatu negara. "Logikanya jikalau desa maju, kabupaten dan kota maju, dan seterusnya sampai tingkat negara," ujarnya. Karena itu, kata dia, pembentukan kementerian desa menjadi hal relevan.
Sekretaris Jenderal APDESI Ipin Arifin menyampaikan banyak potensi yang sanggup dikembangkan dari desa. Misalnya, kata dia, 68 persen dari 200 juta lebih penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Dari jumlah tersebut, 30 persennya berasal dari usia produktif.
"Artinya, potensi sumber daya insan di desa sangat besar dan menguntungkan jikalau dikembangkan," ujar Ipin. Namun, berdasarkan dia, kenyataan yang ada malah sebaliknya. "Potensi tersebut lari ke kota lantaran warga menganggap tinggal di desa tak menguntungkan."
Ipin menyebutkan potensi lain yang ada di desa, yakni investasi lahan dan sumber daya alam yang sangat kaya. Namun, kata dia, pemerintah desa tak bisa mengelola potensi tersebut lantaran terhambat problem kurangnya sumber daya insan dan minim teknologi. "Oleh alasannya ialah itu, desa selalu tertinggal," kata dia.
Budiman Sudjatmiko, anggota tim sukses calon pasangan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, menyampaikan pihaknya akan mendiskusikan hal tersebut. Menurut dia, proposal tersebut masuk nalar lantaran salah satu poin dalam visi-misi Jokowi-JK fokus pada pembangunan desa.
"Usulan tersebut akan digodok dulu, tapi wewenang pengadaan ada di tangan Pak Jokowi jikalau menang nanti," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Kubu pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa belum bisa dimintai balasan mengenai proposal ini. Ketua Umum Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi tak membalas telepon dan pesan singkat yang dilayangkan Tempo.
Sumber: Tempo.co