Mengenal Transfer Ke Kawasan Dan Dana Desa Pada Apbn-P 2015
Apa itu Kebijakan Transfer ke Daerah & Dana Desa?
Bersumber dari dokumen resmi pemerintah yang dirilis oleh Kementerian Keuangan yang berjudul Budget in Brief APBN-P 2015. Transfer ke Daerah & Dana Desa ialah anggaran yang dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk:
Bersumber dari dokumen resmi pemerintah yang dirilis oleh Kementerian Keuangan yang berjudul Budget in Brief APBN-P 2015. Transfer ke Daerah & Dana Desa ialah anggaran yang dialokasikan dalam APBN dengan tujuan untuk:
- Meningkatkan kapasitas fiskal kawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Meningkatkan kapasitas fiskal kawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan kawasan dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di kawasan dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
- Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.
- Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.
- Meningkatkan kualitas pemantauan dan penilaian dana Transfer ke Daerah
- Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 perihal Desa.
- Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan kawasan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Adapun komponen Transfer ke Daerah & Dana Desa dalam APBN-P 2015 terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan DIY, Dana Otonomi Khusus & Dana Desa.
Dana Perimbangan
Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Perimbangan sebesar Rp521,8 T pada APBN-P 2015. Alokasi Dana Perimbangan pada APBN-P 2015 terdiri dari tiga komponen, yaitu:
1. Dana Alokasi Umum (DAU).
Yaitu dana yang dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Pada APBN-P 2015 dialokasikan DAU sebesar Rp352,9 T. Untuk Dana Alokasi Umum pada tiap provinsi, sanggup dilihat pada grafik di bawah ini (sumber: Budget in Brief APBN-P 2015). Sedangkan apabila ingin lebih mengetahui lebih rincinya silahkan cek pribadi ke website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.
3. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dialokasikan kepada kawasan bersumber dari pendapatan APBN menurut persentase tertentu guna mendanai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut meliputi penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T. Pada APBN-P 2015 DBH dialokasikan sebesar Rp110,1 T, yang terdiri atas DBH Pajak sebesar Rp54,2T dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp55,8T.
Dana Transfer Lainnya
Dana yang dialokasikan kepada kawasan untuk melakukan kebijakan tertentu menurut undang-undang. Alokasi Dana Transfer Lainnya sebesar Rp104,4 T pada APBN-P 2015. Tujuan dari alokasi ini ialah untuk:
Dana Otonomi Khusus
Diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp17,1 T pada APBN-P 2015.
Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBNP 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan memakai alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi menurut jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan suplemen anggaran sebesar Rp11,7triliun, jumlah Dana Desa yang dialokasikan pada APBN-P 2015 mencapai Rp20,8 T
Mau tahu berapa Anggaran Dana Desa di kabupaten Anda? Simak di Rincian Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota.
Untuk merangkum dan memperjelas kebijakan transfer ke kawasan & dana desa pada APBN-P 2015, simak chart berikut, yang bersumber dari Budget in Brief APBN-P 2015.
Penutup
Melalui kebijakan otonomi kawasan dan desentralisasi fiskal, semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang sebelumnya ditangani Pemerintah Pusat sebagian besar telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah
Otonomi kawasan dan desentralisasi fiskal secara umum telah membawa banyak sekali perubahan positif, ibarat perbaikan jumlah layanan publik pada daerah-daerah yang sebelumnya masih jauh tertinggal, perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat di daerah, dan sebagainya. Kedepannya alokasi anggaran transfer ke kawasan dan dana desa pun diperkirakan akan terus meningkat, seiring dengan visi pemerintah ketika ini yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.
Semoga sanggup membantu memahami, mari kita Kawal APBN bersama!
Sumber: apbnnews.com
Dana Perimbangan
Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Perimbangan sebesar Rp521,8 T pada APBN-P 2015. Alokasi Dana Perimbangan pada APBN-P 2015 terdiri dari tiga komponen, yaitu:
1. Dana Alokasi Umum (DAU).
Yaitu dana yang dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Pada APBN-P 2015 dialokasikan DAU sebesar Rp352,9 T. Untuk Dana Alokasi Umum pada tiap provinsi, sanggup dilihat pada grafik di bawah ini (sumber: Budget in Brief APBN-P 2015). Sedangkan apabila ingin lebih mengetahui lebih rincinya silahkan cek pribadi ke website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK).
Alokasi DAK dalam APBNP tahun 2015 direncanakan sebesar Rp58,8 T, yang mencakup:
Alokasi DAK dalam APBNP tahun 2015 direncanakan sebesar Rp58,8 T, yang mencakup:
- DAK reguler Rp33,0 T untuk kawasan yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis;
- DAK suplemen untuk afirmasi kepada kabupaten/kota kawasan tertinggal dan perbatasan yang mempunyai kemampuan keuangan relatif rendah sebesar Rp2,8 T;
- DAK untuk Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan DAK anjuran Pemda yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat RI sebesar Rp23,0 T.
3. Dana Bagi Hasil (DBH)
Dialokasikan kepada kawasan bersumber dari pendapatan APBN menurut persentase tertentu guna mendanai kebutuhan kawasan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut meliputi penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T. Pada APBN-P 2015 DBH dialokasikan sebesar Rp110,1 T, yang terdiri atas DBH Pajak sebesar Rp54,2T dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp55,8T.
Dana Transfer Lainnya
Dana yang dialokasikan kepada kawasan untuk melakukan kebijakan tertentu menurut undang-undang. Alokasi Dana Transfer Lainnya sebesar Rp104,4 T pada APBN-P 2015. Tujuan dari alokasi ini ialah untuk:
- Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Rp70,3 T untuk guru bersertifikasi;
- Serta sebesar Rp1,1 T untuk suplemen penghasilan guru PNS Daerah nonsertifikasi.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah.
- Dana Proyek Pemda dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan sebagai insentif kepada kawasan percontohan Proyek Pemda dan Desentralisasi.
- Dana Insentif Daerah Rp1,7 T diberikan kepada kawasan berprestasi. DID diberikan semoga kawasan berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah kawasan dan menetapkan APBD secara sempurna waktu.
Dana Keistimewaan DIY
Adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaaan Daerah spesial Yogyakarta sebesar Rp0,5 T pada APBN-P 2015, yang meliputi:
Adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaaan Daerah spesial Yogyakarta sebesar Rp0,5 T pada APBN-P 2015, yang meliputi:
- Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Kelembagaan Pemda DIY;
- Kebudayaan;
- Pertanahan; dan
- Tata ruang.
Dana Otonomi Khusus
Diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp17,1 T pada APBN-P 2015.
Alokasi tersebut naik sebesar Rp500,0 miliar atau 3,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2015 yang sebesar Rp16,6 triliun. Kenaikan alokasi dana otonomi khusus tersebut disebabkan adanya kenaikan dana suplemen infrastruktur dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Dana Desa
Adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa melalui prosedur transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk membiayai pembangunan, training kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa melalui prosedur transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dipakai untuk membiayai pembangunan, training kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Mau tahu berapa Anggaran Dana Desa di kabupaten Anda? Simak di Rincian Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota.
Untuk merangkum dan memperjelas kebijakan transfer ke kawasan & dana desa pada APBN-P 2015, simak chart berikut, yang bersumber dari Budget in Brief APBN-P 2015.
Penutup
Melalui kebijakan otonomi kawasan dan desentralisasi fiskal, semua urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang sebelumnya ditangani Pemerintah Pusat sebagian besar telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah
Otonomi kawasan dan desentralisasi fiskal secara umum telah membawa banyak sekali perubahan positif, ibarat perbaikan jumlah layanan publik pada daerah-daerah yang sebelumnya masih jauh tertinggal, perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat di daerah, dan sebagainya. Kedepannya alokasi anggaran transfer ke kawasan dan dana desa pun diperkirakan akan terus meningkat, seiring dengan visi pemerintah ketika ini yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran.
Semoga sanggup membantu memahami, mari kita Kawal APBN bersama!
Sumber: apbnnews.com