Dd Dipotong, Mendesa Minta Desa Buat Agenda Prioritas
GampongRT - Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menilai penghematan anggaran pemerintah termasuk pengurangan dana desa (DD) harus disikapi secara bijaksana. Dia berharap biar stakeholder desa sanggup menyiasati kebijakan tersebut dengan menciptakan aktivitas prioritas.
“Kami menilai upaya menunda dana transfer kawasan termasuk pengurangan dana desa merupakan hal rasional untuk menciptakan APBD kita lebih kredibel dan menjadi teladan pelaku usaha,” ujar Eko, di Jakarta.
Sebelumnya Kementerian Keuangan melaksanakan pemotongan pengeluaran pemerintah mencakup belanja kementerian/lembaga, dana transfer daerah, sampai dana desa.
Pemotongan anggaran ini dilakukan menyusul potensi berkurangnya penerimaan pendapatan negara terutama penyusutan realiasasi pajak. Diharapkan dengan pemotongan anggaran ini postur APBN lebih berimbang, realistis, dan kredibel.
Eko menjelaskan dalam kondisi normal, pemerintah tentu tidak akan melaksanakan pemotongan anggaran baik belanja K/L maupun dana transfer daerah.
Tetapi dengan adanya potensi pengurangan penerimaan negara maka sudah seharusnya ada rasionalisasi anggaran. “Ini yakni kondisi real yang harus kita hadapai di mana kita semua harus berhemat dan cerdas dalam membelanjakan anggaran,” katanya.
Menteri berlatar pengusaha ini berharap biar kesadaran berhemat dalam membelanjakan anggaran termasuk dana desa juga dimiliki oleh seluruh stake holder desa. Menurutnya pengurangan dana desa akan menghipnotis besaran alokasi anggaran DD yang diterima desa. “Oleh alasannya yakni itu stake holder desa harus menyesuaikan dengan menciptakan aktivitas prioritas,” katanya.
Program prioritas tersebut, lanjut Eko tetap harus diadaptasi dengan kebutuhan desa. Bagi desa yang masih membutuhkan infrastruktur maka harus diprioritaskan untuk menciptakan proyek infrastruktur. Pun begitu pula dengan desa yang mendesak untuk mengulirkan perjuangan maka harus dibentuk aktivitas pembentukan tubuh perjuangan milik desa (Bumdes).
“Dengan adanya aktivitas prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, kami berharap pembelanjaan dana desa sanggup efektif dan sempurna target sebagai sarana pengungkit kesejahteraan warga desa,”pungkasnya.[republika]
“Kami menilai upaya menunda dana transfer kawasan termasuk pengurangan dana desa merupakan hal rasional untuk menciptakan APBD kita lebih kredibel dan menjadi teladan pelaku usaha,” ujar Eko, di Jakarta.
Sebelumnya Kementerian Keuangan melaksanakan pemotongan pengeluaran pemerintah mencakup belanja kementerian/lembaga, dana transfer daerah, sampai dana desa.
Pemotongan anggaran ini dilakukan menyusul potensi berkurangnya penerimaan pendapatan negara terutama penyusutan realiasasi pajak. Diharapkan dengan pemotongan anggaran ini postur APBN lebih berimbang, realistis, dan kredibel.
Eko menjelaskan dalam kondisi normal, pemerintah tentu tidak akan melaksanakan pemotongan anggaran baik belanja K/L maupun dana transfer daerah.
Tetapi dengan adanya potensi pengurangan penerimaan negara maka sudah seharusnya ada rasionalisasi anggaran. “Ini yakni kondisi real yang harus kita hadapai di mana kita semua harus berhemat dan cerdas dalam membelanjakan anggaran,” katanya.
Menteri berlatar pengusaha ini berharap biar kesadaran berhemat dalam membelanjakan anggaran termasuk dana desa juga dimiliki oleh seluruh stake holder desa. Menurutnya pengurangan dana desa akan menghipnotis besaran alokasi anggaran DD yang diterima desa. “Oleh alasannya yakni itu stake holder desa harus menyesuaikan dengan menciptakan aktivitas prioritas,” katanya.
Program prioritas tersebut, lanjut Eko tetap harus diadaptasi dengan kebutuhan desa. Bagi desa yang masih membutuhkan infrastruktur maka harus diprioritaskan untuk menciptakan proyek infrastruktur. Pun begitu pula dengan desa yang mendesak untuk mengulirkan perjuangan maka harus dibentuk aktivitas pembentukan tubuh perjuangan milik desa (Bumdes).
“Dengan adanya aktivitas prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, kami berharap pembelanjaan dana desa sanggup efektif dan sempurna target sebagai sarana pengungkit kesejahteraan warga desa,”pungkasnya.[republika]