Dana Desa 2016 Dan Impian Masyarakat Marjinal
Asas rekognisi berarti akreditasi terhadap hak asal-usul desa. Sementara, asas subsidiaritas bermakna bahwa negara mengakui kewenangan-kewenangan desa dalam mengelola dirinya sendiri.
Sejak di implementasikan UU Desa, alokasi anggaran untuk desa memang menjadi kewajiban negara. Negara harus menyediakan dana agar desa dapat kuat, mandiri, dan maju.
Dalam pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 wacana Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja sentra dengan mengefektifkan kegiatan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Banyak pihak berharap, Dana Desa tahun 2016 yang dikuncurkan ke tiap-tiap desa di seluruh Nusantara, dapat bermanfaat pribadi kepada masyarakat di desa. "Tidak untuk dinikmati oleh sebagai orang saja".
Dana Desa harus dapat menjamin untuk membangkitkan semua kekuatan di desa, termasuk dibidang ekonomi dan lain-lain. Terutama ekonomi masyarakat yang termarjinalkan. Mereka sering sekali disisihkan bahkan terabaikan dalam setiap proses pembangunan.
Jangan hingga kita menutup mata. Bahwa di negara kita tercinta ini, masih banyak diskriminasi yang dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat kepada kaum difabel. Mereka masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua yang hak dan kewajibannya kurang terpenuhi. Padahal, mereka juga insan dan saudara kita sebangsa dan setanah air.
Masyarakat desa yang sejahtera, pemerintahan desa yang berpengaruh dan kwalitas hidup masyarakat yang layak yaitu harapan tertinggi. Kemajuan desa merupakan input bermanfaat bagi desa juga bagi daerahnya. Oleh alasannya yaitu itu, semua kita layak bergegas, bangun desa dan kawal pembangunannya.
Agar pada akhirnya, keinginan desa kuat, mandiri, maju dan sejahtera bukan sekedar mimpi. Mari kita wujudkan seluruh mimpi-mimpi itu.