Libatkan Perguruan Tinggi Tinggi, Seleksi Pendamping Desa Dijamin Tanpa Kecurangan

GampongRT - Proses rekruitmen pendamping desa telah memasuki tahap seleksi tes tulis yang dilakukan di PTN yang ditunjuk di masing-masing provinsi. Seleksi ini dijamin transparan dan akuntabel alasannya ialah melibatkan pribadi pihak Perguruan Tinggi yang sudah teruji dalam melaksanakan seleksi.

"Kita (perguruan tinggi) sudah biasa melaksanakan seleksi dan tes semacam ini. Dijamin tidak akan ada kecurangan. Kita bekerja dengan independent, professional, akuntabel, dan dengan indikator yang sangat terukur," ujar Ketua Tim Panitia Seleksi Pendamping Desa Region Jawa Tengah, Dr Yusuf Subagyo, Sabtu (28/5/2016).

Akademisi dari Universitas Jendral Soedirman ini menjelaskan, komposisi tim seleksi pun dibagi untuk menutup celah sekecil apa pun kemungkinan kesalahan. Dari 7 orang anggota tim seleksi, 3 dari pihak Perguruan Tinggi, 2 dari sentra (Kementerian Desa PDTT), 2 dari provinsi.

"Dengan komposisi ini, tidak sanggup ada orang-orang titipan. Kami pastikan proses seleksi ini independent, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada yang sanggup menekan," tegasnya.

Dari sisi keterbukaan, lanjut Yusuf, masyarakat juga sanggup melihat apa saja indikator kelolosan untuk menjadi pedamping desa, mereka yang lolos nantinya merupakan SDM pilihan yang akan membangun desa. "Saat proses seleksi tertulis, wawancara, dan verifikasi kompetensinya nilainya niscaya bagus. Itu kan secara kuantitatif sudah sanggup terukur," jelasnya.

Seleksi pendamping desa di Jawa Tengah sendiri mencapai 7648 orang calon dan yang akan diterima sekitar 3.200 peserta. Para akseptor ini di tahap tes tertulis harus menjawab 50 soal dengan pasing grade 60% dan sehabis itu yang lolos akan mengikuti psikotes dan penilaian dari tim seleksi.

"Yang lolos ujian tes tulis akan mengikuti psikotes Tanggal 1 Juni 2016 dan akseptor yang lolos akan dievaluasi oleh Tim Seleksi melalui Uji Kualifikasi dan ditetapkan kesudahannya sekitar Tanggal 11-12 Juni 2016," tandas Yusuf.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufiq Madjid, mengatakan, seleksi pendamping desa tahun ini memang berbeda dengan contoh rekrutmen tahun lalu. Pihaknya melibatkan perguruan tinggi tinggi dalam proses penyeleksian untuk menjaga akuntabilitas rekrutmen tersebut.

“Baik sebagai supporting system maupun pelaksana, kita berhubungan dengan perguruan tinggi tinggi. Pemerintah sentra dalam hal ini hanya penyelenggara, terkait pelaksana sepenuhnya diserahkan kepada Timsel (Tim Seleksi),” ujarnya.

Taufik menjelaskan, dalam rekrutmen yang digelar secara terbuka tersebut, Kemendes PDTT berhubungan dengan 33 perguruan tinggi tinggi negeri yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun Timsel terdiri dari 7 yakni 3 dari perguruan tinggi tinggi negeri, 2 dari Satuan Kerja yang dibuat oleh pemerintah daerah, dan 2 dari pemerintah pusat. Saat ini, ada 100 ribu lebih calon pendamping desa yang mengikuti tes tertulis.

“Hari ini pelaksanaan tes tertulis memakai LJK (Lembar Jawaban Komputer). Ada sekitar 100.460 lebih yang ikut seleksi tertulis hari ini. Pengumuman hasil tes tertulis akan diumumkan Tanggal 30 Mei. Setelah hasil tertulis selesai, akan dilanjutkan dengan ujian psikotes yang rencananya akan digelar Tanggal 1 Juni. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kualifikasi berbentuk pengalaman dan pendidikan. Semakin tinggi pengalaman dan pendidikannya, maka bobotnya akan semakin tinggi,” urainya.

Related:

    Dalam perekrutan tersebut Taufik menjamin tidak adanya intervensi pemerintah terutama Kemendesa PDTT terkait proses sampai hasil seleksi. Pasalnya, proses seleksi telah telah sepenuhnya diserahkan kepada Timsel. “Mana sanggup kita intervensi, sepenuhnya Timsel yang melaksanakan. Rekrutmen kita ini sangat terbuka, semua mengawasi secara langsung. Mulai dari komisi V, dan dipantau pribadi oleh ombudsman,” ujarnya.

    Terkait jumlah pendamping desa yang akan direkrut dalam seleksi kali ini berjumlah 19.096 orang tenaga pendamping profesional. Tenaga profesioanl tersebut mencakup Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD).

    Sementara itu, Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, mengapresiasi atas dilibatkannya perguruan tinggi tinggi dalam rekrutmen pendamping desa. Menurutnya, semakin banyak pihak berkompeten yang terlibat, maka proses rekrutmen akan menjadi lebih baik. Selain itu, jalur registrasi yang dilakukan hanya melalui sistem online, juga dinilai sebagai bentuk pelayanan yang baik.

    “Sistem apapun sepanjang professional dan fair tidak masalah. Pemanfaatan teknologi juga baik kalau tujuannya biar pelayanan kepada peminat menjadi lebih cepat dan lebih baik,” ujarnya.

    Terkait hal tersebut, Amzulian mengaku akan memperlihatkan tindakan cepat kalau terdapat penyimpangan dalam proses rekrutmen. “Jika terdapat laporan maladministrasi, akan segera kita tindaklanjuti,” tegasnya. (Kemendes)

    Related Posts

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel