Kemendes Bentuk Direktorat Pd Pasca Konflik
Ayo Bangun Desa - Konflik yakni termasuk sunnatullah kehidupan yang niscaya terjadi. Konflik lebih baik dicegah ketimbang dilakukan perdamaian atau melaksanakan upaya resolusi konflik.
Konflik sosial misalnya, terjadi alasannya adanya distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, ketimpangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya dan jalan masuk ekonomi, adat, kebudayaan dan identitas, legal justice dan distorsi penanganan keamanan, serta lain sebagainya.
"Sebuah kawasan yang sering dilanda konflik, sangat sulit untuk maju dan berkembang. Dalam sebuah sumber menyebutkan, Indonesia mempunyai sebanyak 62 kabupaten rawan konflik, terutama di kawasan tertinggal".
Untuk mengentaskan kawasan rawan konflik, menjadi kawasan yang kondusif dan maju. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk Direktorat Penanganan Daerah Pascakonflik guna mengentaskannya menjadi kawasan kondusif dan maju.
Sebagai Direktorat yang paling muda, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik (PDPK) terus berupaya secara maksimal untuk mengentaskan status kawasan konflik yang termasuk kawasan tertinggal menjadi kawasan yang setara dengan kawasan kondusif dan maju.
Hal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi dengan pertolongan dari semua pihak, baik pemerintah kementerian/lembaga (K/L) maupun masyarakat kawasan masing masing, mudah-mudahan jadwal tersebut akan berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Suprayoga Hadi selaku Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada jadwal Rapat Koordinasi Penanganan Daerah Pascakonflik 2016 di Bandung, beberapa waktu yang lalu.
Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu menyatakan, beberapa acara utama yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu yaitu Revitalisasi Pranata Adat, Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia dan Post Conflict Need Assistment(PCNA). [admin/dbs]
Konflik sosial misalnya, terjadi alasannya adanya distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, ketimpangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya dan jalan masuk ekonomi, adat, kebudayaan dan identitas, legal justice dan distorsi penanganan keamanan, serta lain sebagainya.
"Sebuah kawasan yang sering dilanda konflik, sangat sulit untuk maju dan berkembang. Dalam sebuah sumber menyebutkan, Indonesia mempunyai sebanyak 62 kabupaten rawan konflik, terutama di kawasan tertinggal".
Untuk mengentaskan kawasan rawan konflik, menjadi kawasan yang kondusif dan maju. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk Direktorat Penanganan Daerah Pascakonflik guna mengentaskannya menjadi kawasan kondusif dan maju.
Sebagai Direktorat yang paling muda, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik (PDPK) terus berupaya secara maksimal untuk mengentaskan status kawasan konflik yang termasuk kawasan tertinggal menjadi kawasan yang setara dengan kawasan kondusif dan maju.
Hal ini tentu bukan pekerjaan yang mudah, akan tetapi dengan pertolongan dari semua pihak, baik pemerintah kementerian/lembaga (K/L) maupun masyarakat kawasan masing masing, mudah-mudahan jadwal tersebut akan berjalan sesuai rencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Suprayoga Hadi selaku Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada jadwal Rapat Koordinasi Penanganan Daerah Pascakonflik 2016 di Bandung, beberapa waktu yang lalu.
Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu menyatakan, beberapa acara utama yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu yaitu Revitalisasi Pranata Adat, Indeks Ketahanan Konflik Daerah Tertinggal Indonesia dan Post Conflict Need Assistment(PCNA). [admin/dbs]