Pemkab Aceh Barat Optimis Pengelolaan Bumdes
Ayo Bangun Desa - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian ekonomi masyarakat lewat penggelolaan alokasi dana desa (ADD) 2017. 
Baca: Tujuan, Prinsip-Prinsip dan Kelembagaan BUMDes
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong/Desa (DPMG) Aceh Barat Teuku Fadli di Meulaboh, Rabu mengatakan, hampir semua desa telah bangun BUMDes, akan tetapi hanya sekitar 10 persen yang aktif dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi desa.
"Inilah yang lagi kita bina, jadi yang sudah berjalan terus dibina bahkan ada ketika ini sedang proses akte notaris proses tubuh hukumnya. Mungkin yang sudah ada pengelolaan sekitar 10 persen berjalan sesuai impian kita," katanya.
Fadli menyampaikan, Pemkab Aceh Barat akan fokus pada training dan peningkatan tugas BUMDes, apalagi pemerintah sentra ketika ini mendorong setiap desa di Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa lewat tubuh perjuangan itu.
Disebutkan, bahwa Pemkab Aceh Barat telah membentuq Qanun (perda) perihal kewajiban setiap gampong menghidupkan aktivitas BUMDes lewat suntikan dana desa yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah semoga pemerintahan desa mandiri.
Dalam qanun tersebut salah satunya memuat poin teknis terkait penyertaan modal dari alokasi dana desa untuk BUMG, peraturan kawasan tersebut diperkirakan turun sesudah menerima tandatangan dari kepala kawasan dalam satu pekan ke depan ini.
"Di Aceh Barat semua desa telah ada BUMG, namun kondisinya butuh training dan peningkatan kepada tubuh hukum, termasuk sumber daya manusianya sehingga benar-benar terkelolan sebagai sumber pemasukan gampong," sebutnya.
Lebih lanjut disampaikan, BUMDes sudah ada di Aceh Barat semenjak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa/Gampong, terutama kememilikan aset, namun belum dikelola menjadi sumber pendapatan atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBG) secara maksimal.
Terlebih lagi pemerintah pusat, kata dia, telah memintakan sample beberapa desa berdikari yang dianggap telah berhasil dalam penggelolaan dana desa sebagai pilot projek, salah satunya ialah desa yang bisa menjadi BUMDes sebagai sumber utama desa.
Related:
Teuku Fadli menyebutkan, bahkan untuk pengelolaan jangka panjang, BUMG dibutuhkan bisa menjadi sebuah forum keuangan desa untuk menyerap aneka macam sumber dana dari swasta maupun dari perbankan untuk modal perjuangan masyarakat.
"Tidak saja dari pemerintah, tapi juga pemberdayaan bisa dari swasta, apakah dalam bentuk aset atau modal. Disamping itu BUMG bisa untuk kebutuhan modal, yang sudah berjalan bisa mengajukan kredit kepada forum keuangan," katanya menambahkan.[]
Antara.com
