Tahun 2016 Pembangunan Perdesaan Masuk Fokus Pemerintah
Kementerian dan forum yang menerima anggaran porsi besar, yaitu yang mengelola aktivitas fokus pemerintah di tahun 2016. "Salah satu fokus pemerintah tahun depan, yaitu mempercepat pembangunan di daerah-daerah pedesaan dan perbatasan".
Dilansir dari laman kemenkeu.go.id, untuk pertama kalinya, pemerintah akan menganggarkan anggaran fungsi kesehatan sebesar lima persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal ini merupakan bab dari perbaikan kualitas belanja pemerintah, yang dilakukan bersamaan dengan peningkatan anggaran untuk belanja infrastruktur.
“Sesuatu yang gres dalam APBN 2016 yaitu pertama, (peningkatan) kualitas belanja melalui infrastruktur yang ditambah, dan pertama kalinya kita ingin memenuhi amanat Undang-Undang Kesehatan, yaitu anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar lima persen,” terang Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dikala konferensi pers perihal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pekan lalu.
Peningkatan anggaran belanja kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, di samping juga tetap mempertahankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Sementara itu, untuk anggaran infrastruktur, pemerintah telah menetapkan prioritas pada sektor-sektor tertentu. Menkeu mengungkapkan, tahun depan, pemerintah akan terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang sanggup memperkuat konektivitas nasional serta mendukung sektor kemaritiman, kelautan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagalistrikan, pengambangan manufaktur, dan pariwisata.
“Jadi ini sektor-sektor yang menerima perhatian khusus di 2016. Artinya, secara tidak eksklusif nanti kementerian yang terkait degan bidang-bidang ini akan mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar,” tambahnya.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, yaitu melaksanakan efisiensi birokrasi, efisiensi belanja, dan mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Untuk itu, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan di daerah-daerah pedesaan dan perbatasan. “Kita ingin dorong pertumbuhan di wilayah perbatasan, pedesaan dan seterusnya,” katanya.
“Sesuatu yang gres dalam APBN 2016 yaitu pertama, (peningkatan) kualitas belanja melalui infrastruktur yang ditambah, dan pertama kalinya kita ingin memenuhi amanat Undang-Undang Kesehatan, yaitu anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar lima persen,” terang Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dikala konferensi pers perihal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pekan lalu.
Peningkatan anggaran belanja kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, di samping juga tetap mempertahankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Sementara itu, untuk anggaran infrastruktur, pemerintah telah menetapkan prioritas pada sektor-sektor tertentu. Menkeu mengungkapkan, tahun depan, pemerintah akan terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang sanggup memperkuat konektivitas nasional serta mendukung sektor kemaritiman, kelautan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagalistrikan, pengambangan manufaktur, dan pariwisata.
“Jadi ini sektor-sektor yang menerima perhatian khusus di 2016. Artinya, secara tidak eksklusif nanti kementerian yang terkait degan bidang-bidang ini akan mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar,” tambahnya.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, yaitu melaksanakan efisiensi birokrasi, efisiensi belanja, dan mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Untuk itu, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan di daerah-daerah pedesaan dan perbatasan. “Kita ingin dorong pertumbuhan di wilayah perbatasan, pedesaan dan seterusnya,” katanya.
#danadesa #bangundesa #desaberdaya #desamandiri #desasejahtera