Kades Resah, Lsm Abal-Abal Gentayangan

Ayo Bangun Desa - Sejumlah Kades dan perangkat desa di wilayah Kabupaten Rembang belakangan mengaku resah, alasannya sering didatangi oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka menakut – nakuti dan bahkan mengintimidasi terkait penggunaan anggaran desa. Namun pada kesannya oknum LSM tersebut meminta imbalan sejumlah uang.

Sekretaris Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Rembang, Purwanto, Minggu (26/6) mengakui pihaknya sudah mendapatkan keluhan semacam itu. Desa gundah membedakan antara LSM resmi dengan LSM abal – abal. Yang jelas, sehabis desa mengelola anggaran cukup besar dari dana desa maupun alokasi dana desa (ADD), sering kali dimanfaatkan oleh oknum LSM nakal.

Menurut Purwanto, pada prinsipnya desa terbuka dengan kritikan. Sama sekali tidak alergi dengan kerja LSM. Begitu ada temuan kesalahan, sanggup diselesaikan sesuai prosedur. Tapi apabila mereka mencari – cari kesalahan, lalu terjadi praktek pemerasan, sama saja melanggar aturan hukum. “Saya telah meminta kepada teman-teman Kepala Desa berani menolak atau melapor polisi, jikalau ada oknum LSM memeras,” tandas Purwanto.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Akhsanudin juga tidak menampik adanya keresahan yang dialami oleh sejumlah Kades. Diakui SDM perangkat desa berbeda-beda. Ada yang eksklusif takut, ketika didatangi oknum LSM yang menanyakan pengelolaan dana desa. Tetapi banyak pula yang berani tabrak argumen. “Akhir – selesai ini memang hal itu menjadi perbincangan pegawapemerintah desa,” ungkap Aksanudin.

Informasi yang di peroleh wartawan Rakyatmuria.com, menyebutkan sebagian oknum yang memeras di desa-desa itu berasal dari luar daerah. Sebagian lagi oknum-oknum LSM dari Rembang. Dan dominan latar belakang forum mereka tidak jelas.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Rembang, Kartono mengakui kalau seseorang mengaku LSM dari luar daerah, tentu instansinya sulit memonitor. Data yang ia punya hanya memperinci daftar LSM di Rembang, lengkap dengan pengurus dan sekretariatnya. Begitu muncul aduan, pihaknya tinggal klarifikasi. Lebih lanjut Kartono menerangkan, sebuah LSM wajib mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Jika belum, Kades maupun pegawapemerintah desa berhak menolak melayani. Apalagi hingga meminta imbalan sejumlah uang, desa didorong berani melapor kepada pegawapemerintah kepolisian, semoga pelaku pemerasan ditindak tegas.[Desa Merdeka]