Modul Training Tenaga Hebat (Ta) Provinsi
Pengesahan Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 (UU Desa) menandai dibukanya gerbang impian menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Di samping menawarkan dasar aturan bagi keberadaan desa, UU Desajuga menghadirkan cara pandang gres dalam melihat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Desa diakui sebagai subyek yang berkewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan. Setiap anggota masyarakatnya boleh dan diakui haknya untuk ambil bab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Untuk kemajuan desa bahkan pemerintah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Mendampingi, bukan untuk menentukan, tetapi memberdayakan desa untuk semakin berpengaruh menjadi mandiri.
Begitu mendasarnya perubahan yang ditawarkan UU Desa dan luasnya ruang lingkup wilayah geografis sehingga implementasi visi UU Desa membutuhkan kesanggupan kerja sinergis banyak sekali pihak. Salah satunya yaitu menyangkut kesiapan pemerintah baik dalam menyiapkan tata kelola dan pembiasaan kerja birokrasi, maupun dalam melaksanakan pendampingan masyarakat desa.
Pendampingan yang dilakukan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2015 bertujuan;
Meskipun tenaga ahli profesional yaitu personalia yang berpengalaman dibidang yang dibutuhkan, namun tidak sanggup dinafikan bahwa dalam kerangka
kerja implementasi UU Desa, Tenaga Ahli perlu memahami substansi dan perspektif baru. Karena itu di samping peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah, perlu juga peningkatan kapasitas Tenaga Ahli, untuk membantu terselenggaranya kerja-kerja optimal demi terwujudnya visi UU Desa.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa dan penyelenggaraan kiprah pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi telah penyelenggaraan training Tenaga Ahli untuk mendorong implementasi UU Desa.
Diharapkan pelatihan ini sanggup menambahkan perspektif pengetahuan dan perilaku yang memadai bagi para Tenaga Ahli dalam menjalankan kiprah dan fungsinya menengefektifkan kerja-kerja untuk implementasi UU Desa.
Modul Pelatihan Tenaga Ahli (TA) Provinsi Tahun 2016
Desa diakui sebagai subyek yang berkewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan. Setiap anggota masyarakatnya boleh dan diakui haknya untuk ambil bab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Untuk kemajuan desa bahkan pemerintah, utamanya Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan mendampingi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Mendampingi, bukan untuk menentukan, tetapi memberdayakan desa untuk semakin berpengaruh menjadi mandiri.
Begitu mendasarnya perubahan yang ditawarkan UU Desa dan luasnya ruang lingkup wilayah geografis sehingga implementasi visi UU Desa membutuhkan kesanggupan kerja sinergis banyak sekali pihak. Salah satunya yaitu menyangkut kesiapan pemerintah baik dalam menyiapkan tata kelola dan pembiasaan kerja birokrasi, maupun dalam melaksanakan pendampingan masyarakat desa.
Pendampingan yang dilakukan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2015 bertujuan;
- Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- Meningkatkan sinergi kegiatan pembangunan Desa antarsektor; dan
- Mengoptimalkan Aset Lokal Desa secara Emansipatoris.
Meskipun tenaga ahli profesional yaitu personalia yang berpengalaman dibidang yang dibutuhkan, namun tidak sanggup dinafikan bahwa dalam kerangka
kerja implementasi UU Desa, Tenaga Ahli perlu memahami substansi dan perspektif baru. Karena itu di samping peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah, perlu juga peningkatan kapasitas Tenaga Ahli, untuk membantu terselenggaranya kerja-kerja optimal demi terwujudnya visi UU Desa.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Desa dan penyelenggaraan kiprah pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Related:
Diharapkan pelatihan ini sanggup menambahkan perspektif pengetahuan dan perilaku yang memadai bagi para Tenaga Ahli dalam menjalankan kiprah dan fungsinya menengefektifkan kerja-kerja untuk implementasi UU Desa.
Modul Pelatihan Tenaga Ahli (TA) Provinsi Tahun 2016
- Download: Kurikulum Pelatihan TA
- Download: PB 1 – Visi UU Desa
- Download: PB 2 – UU Desa dan Promosi Inklusi Sosial
- Download: PB 3 – Nomenklatur Desa Adat
- Download: PB 4 – Kewenangan dan Produk Hukum Desa
- Download: PB 5 – Sistem Pembangunan Desa
- Download: PB 6 – Demokratisasi dan Tata Kelola Desa
- Download: PB 7 – BUMDes dan Ekonomi Desa
- Download: PB 8 – Pengembangan Desa
- Download: PB 9 – Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Download: PB 10 – Peran dan Komitmen Tenaga Ahli
