Lp2m: Pembangunan Infrastruktur Juga Kebutuhan Dasar Desa
Ayo Bangun Desa - Pembangunan infrastruktur Desa tetap dibutuhkan, alasannya masih banyak Desa yang membutuhkan pembangunan akomodasi kebutuhan dasarnya. Seperti pembangunan jalan perjuangan tani, irigasi sawah, dan sarana prasarana desa lainnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyampaikan alokasi dana desa di dua tahun pertama sebagain besar untuk infrastruktur desa. Baru di tahun ketiga ini, alokasi dana desa akan diarahkan untuk program-program pengungkit ekonomi warga desa.
 |
| Gotong Royong: ilustrasi |
"Tanpa infrastruktur dan sarana prasarana desa yang baik dan lengkap, pertumbuhan ekonomi disebuah wilayah akan sulit untuk berkembang dan maju".
Direktur LP2M Aceh Utara menyebutkan, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa juga kebutuhan dasar bagi masyarakat desa. Dan itu masih dibutuhkan oleh rata-rata desa di Aceh Utara.
Selanjutnya, ia mengharapkan kepada para kepala desa (keuchik) untuk tidak takut memakai dana desa. "petunjuk dan pedomannya sudah ada, bila ada yang kurang terang bisa dikonsultasi dengan pendamping desa dan pihak-pihak lain yang menguasainya".
Kepada pemerintah kabupaten, diperlukan segera mempercepat terbitnya perbup perihal prioritas penggunaan dana desa, semoga menjadi ajaran bagi pemerintah desa dalam menyusun RKPDes dan penetapan APBDes tahun anggaran 2017," harap Sumadi Arsyah.
Direktur LP2M Aceh Utara menyebutkan, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana desa juga kebutuhan dasar bagi masyarakat desa. Dan itu masih dibutuhkan oleh rata-rata desa di Aceh Utara.
Selanjutnya, ia mengharapkan kepada para kepala desa (keuchik) untuk tidak takut memakai dana desa. "petunjuk dan pedomannya sudah ada, bila ada yang kurang terang bisa dikonsultasi dengan pendamping desa dan pihak-pihak lain yang menguasainya".
Kepada pemerintah kabupaten, diperlukan segera mempercepat terbitnya perbup perihal prioritas penggunaan dana desa, semoga menjadi ajaran bagi pemerintah desa dalam menyusun RKPDes dan penetapan APBDes tahun anggaran 2017," harap Sumadi Arsyah.
Mendes: Dua Tahun Kami Fokus Infrastruktur
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyampaikan alokasi dana desa di dua tahun pertama sebagain besar untuk infrastruktur desa. Baru di tahun ketiga ini, alokasi dana desa akan diarahkan untuk program-program pengungkit ekonomi warga desa.
Hal ini disampaikan Eko Sandjojo menanggapi klaim sebagian kalangan jikalau dana desa belum bisa menekan angka kemiskinan di tempat perdesaan. “Dana desa ketika ini memang masih belum banyak berperan mengurangi ketimpangan ekonomi di perdesaan. Sebab dalam dua tahun implentasi dana desa sebagian besar diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar desa ibarat jalan desa, susukan irigasi, hingga pembuatan sarana MCK,” ujar Eko di Jakarta, ibarat dilansir ekosandjojo.id.
Related:
Dia menyampaikan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan sangat penting untuk dilakukan di awal-awal pencairan dana desa. Selain memenuhi kebutuhan akomodasi dasar desa, proyek ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa sendiri. “Di tengah gejolak ekonomi yang berimbas pada pengurangan lapangan kerja, proyek-proyek infrastruktur dari dana desa bisa menjadi jaring pengaman bagi warga desa untuk bisa tetap mendapat penghasilan,” katanya.
Lebih jauh Eko menyampaikan mulai tahun 2017, Kemendesa PDTT mulai mengarahkan semoga pengelolaan dana desa bisa memperlihatkan dampak pada pertumbuhan ekonomi desa. Saat ini pihaknya telah menetapkan empat kegiatan prioritas ialah penetapan kegiatan unggulan desa (Prudesa), pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembuatan embung, dan pembuatan sarana olahraga desa (Sorga Desa). Empat kegiatan ini akan dilakukan secara simultan untuk mengerakkan perekonomian perdesaan. “Program-program tersebut akan membuat lapangan kerja yang lebih besar dan akan membuat desa lebih cepat menjadi mandiri,” tuturnya.
Penetapan program-program tersebut, tegas Eko bukan bentuk sentralisasi pembangunan perdesaan tetapi lebih pada upaya semoga pembangunan desa terukur dan memiliki sasaran jelas. Sedangkan proses penetapan prioritas pembangunan tetap di tangan warga desa melalui musyawarah desa. “Supaya ada sinkronisasi prioritas penggunaannya. Kalau tidak nanti dana desa digunakan untuk membuat pagar kantor desa yang tidak ada keuntungannya bagi peningkatan baik akomodasi dasar maupun pemberdayaan ekonomi desa,” ujarnya.(*)
