Sabung Pengelolaan Dana Desa, Pemeritah Kawasan Dapat Kena Sanksi
Sanksi tersebut sanggup berupa penundaan penyaluran dan/atau pemotongan penyaluran dana desa yang dilakukan secara berjenjang antar tingkatan pemerintahan sesuai kewenangannya.
“Apakah ada hukuman kalau desa atau kabupaten kota tidak memberikan laporan atau terlambat memberikan laporan. Atau ada penyimpangan. Sanksinya penundaan atau penangguhan dan kedua pemotongan kalau perlu,” terperinci Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiardo Teguh Widodo di Jakarta, pekan lalu. (Baca: Bupati/Walikota Yang Lambat Salurkan Dana Desa Akan Ditegur)
Penundaan penyaluran dana desa akan dilakukan Menkeu dalam dua hal, pertama kalau Bupati/Walikota tidak menyampiakan Perbup/Perwali mengenai tata cara penghitungan dan penetapan dana desa untuk setiap desa. Kedua, Bupati/Walikota tidak melaksanakan perubahan peraturan Bupati/Walikota apablia terdapat perhitungan rincian dana desa setiap desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
“Penundaan penyaluran dilakukan oleh Menkeu. Dalam hal, satu bupati tidak memberikan Perbut atau Walikota mengenai penetapan dana desa. Kedua, Bupati/Walikota tidak melaksanakan perubahan Perbut dalam hal ada perubahan rincian,” katanya.
Tidak hanya dana desa yang ditunda, Menkeu juga sanggup menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota, kalau Bupati/Walikota tidak segera menyalurkan dana desa sempurna waktu dan sempurna jumlah.
“Menkeu juga bisa, bukan hanya dana desa yang ditunda, tetapi DAU-nya sanggup ditunda. DBH sanggup ditunda. Kalau Bupati atau Walikota tidak menyalurkan dana desa sempurna waktu. Tujuh hari kerja dan sempurna jumlah. Kalau itu terjadi, sanggup dilakukan pemotongan untuk DAU,” tambah Budiarso. (Sumber: Kemenkeu)