Pemerintah Diminta Tidak Dikte Penggunaan Dana Desa
 |
| DANA DESA/ILUSTRASI |
GampongRT - Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa, Farid Adi Rahman meminta pemerintah tidak memilih prioritas penggunaan dana desa alasannya setiap desa mempunyai kebutuhan yang berbeda.
"Kalau di Papua dan Sumatera, mungkin kebutuhannya di bidang infrastruktur, tetapi di desa-desa yang ada di Jawa kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi alasannya infrastruktur sudah memadai," ujar Farid di Jakarta, Ahad (18/1)
Dia memberi teladan desa yang ada di Yogyakarta, kebutuhan utamanya yaitu modal, tubuh perjuangan milik desa, pasar sampai pembinaan sumber daya manusia.
"Jadi kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi, tapi lebih pada kebutuhan pembinaan untuk pariwisata dan lainnya," tambah dia.
Penentuan prioritas penggunaan dana desa, lanjut dia, tidak diharapkan alasannya setiap desa sudah mempunyai perencanaan yang ditentukan melalui musyawarah desa.
Dengan demikian seharusnya, pemerintah tidak perlu memilih namun cukup mengkonfirmasi saja. Hal itu juga diyakini sanggup menggerakan perekonomian di desa, ibarat yang diharapkan pemerintah.
"Ini malah seolah-olah mengkerdilkan dengan peraturan dana desa harus untuk infrastruktur," katanya.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar menyampaikan dana desa diprioritaskan untuk infrastruktur di desa tersebut.
"Dana desa diprioritaskan untuk program-program infrastruktur, dengan para pekerja dari desa setempat, materi bangunan juga dari desa setempat. Dengan demikian, fokus kita biar dana desa tersebut berputar di desa," kata Marwan.
Sumber: republika.co.id