Peran Pemerintah Provinsi Dalam Training Dan Pengawasan Desa
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 perihal Desa memandatkan bahwa Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pasal 112 ayat (4) UU No. 6/2014 perihal Desa memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
Dalam rangka implementasi UU Desa, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, yang selama ini dibantu oleh tenaga jago kabupaten (TA), tenaga pendamping desa (PD), pendamping loka desa (PLD), kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan pihak ketiga.
Sedangkan tugas Camat sebagai bawahan bupati/walikota melakukan koordinasi dan fasilitasi pendampingan Desa di wilayahnya. Kecamatan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka implementasi Undang Undang Desa.
Namun yang terjadi dilapangan, pelaksanaan pendampingan desa selama ini masih berjalan sendiri sendiri. Sehingga proses pendampingan desa tidak berjalan maksimal. "Ego sektorat masih sangat kental".
Disisi yang lain, Mental Baru dalam Memperlakukan Desa belum sepenuhnya menjiwai dada, hati dan pikiran dari dominan kita. "Baik yang dipemerintah maupun diluar pemerintah".
Peran Pemerintah Provinsi dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa
Sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 114, Pemerintah Provinsi memiliki kiprah pengawasan dan training terhadap desa, beberapa kiprah pemerintah provinsi sanggup diuraikan sebagai berikut:
 |
| Ilustrasi: Lambang Provinsi/sumber: cumakatakata.wordpress.com |
Dalam rangka implementasi UU Desa, secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, yang selama ini dibantu oleh tenaga jago kabupaten (TA), tenaga pendamping desa (PD), pendamping loka desa (PLD), kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan pihak ketiga.
Sedangkan tugas Camat sebagai bawahan bupati/walikota melakukan koordinasi dan fasilitasi pendampingan Desa di wilayahnya. Kecamatan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka implementasi Undang Undang Desa.
Namun yang terjadi dilapangan, pelaksanaan pendampingan desa selama ini masih berjalan sendiri sendiri. Sehingga proses pendampingan desa tidak berjalan maksimal. "Ego sektorat masih sangat kental".
Disisi yang lain, Mental Baru dalam Memperlakukan Desa belum sepenuhnya menjiwai dada, hati dan pikiran dari dominan kita. "Baik yang dipemerintah maupun diluar pemerintah".
Peran Pemerintah Provinsi dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa
Sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 114, Pemerintah Provinsi memiliki kiprah pengawasan dan training terhadap desa, beberapa kiprah pemerintah provinsi sanggup diuraikan sebagai berikut:
- Melakukan training terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur desa;
- Melakukan training kabupaten/kota dalam rangka pemberian Alokasi DanaDesa;
- Melakukan training peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan forum kemasyarakatan;
- Melakukan training administrasi pemerintahan desa;
- Melakukan training upaya percepatan pembangunan desa melalui santunan keuangan, santunan pendampingan, dan santunan teknis;
- Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang mustahil dilakukan oleh pemerintah kawasan kabupaten/kota;
- Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa;
- Melakukan training dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa;
- Melakukan training terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa;
- Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa;
- Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan forum kolaborasi antar desa.
- Dan lain-lain yang sesuai dengan