Alur Penyusunan Rpjm Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yakni dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun kedepan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, jadwal dan planning acara desa, dan jadwal sektoral/daerah yang masuk ke desa.

Pelaksanaan jadwal sektor dan/atau jadwal daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa memiliki kewenangan untuk mengurus.

Pasal 6 Permendagri 114 tahun 2015 wacana Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan, Rancangan RPJM Desa harus memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta planning kegiatan.

Rencana Kegiatan Desa meliputi:

• Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
• Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa
• Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
• Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa. 

Alur Penyusunan RPJM Desa:

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. Pengkajian keadaan Desa;
4. Penyusunan planning pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan planning pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
7. Penetapan RPJM Desa

Alur penyusunan RPJM Desa tersebut di breakdown dari Permendagri No. 114/2014 wacana Perencanaan Pembangunan Desa. 

Terkait dengan alur 2 diatas, Tim penyusun RPJM Desa harus melaksanakan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Penyelarasan ini dimaksud untuk mengintegrasikan jadwal dan acara pembangunan Kabupaten/Kota dengan Pembangunan Desa. 

Sekurang-kuranya gosip arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, meliputi:

• Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
• Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
• Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
• Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
• Rencana pembangunan daerah perdesaan.

Selain betugas menyelaraskan RPJM Desa dengan RPJM Kab/Kota, Tim Penyusunan RPJM Desa juga bertugas melaksanakan Pengkajian Keadaan Desa yang mempertimbangkan kondisi objektif desa.

Pengkajian keadaan Desa meliputi; Penyelarasan data Desa, Penggalian gagasan masyarakat, dan Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Selengkapnya silahkan dibaca di Permendagri No. 114/2014 wacana Perencanaan Pembangunan Desa. 

Bagi yang belum membaca Buku Saku Desa dari Kementerian Desa, silahkan donwload buku disini.

Share this post